Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) kembali menyelenggarakan Konferensi Nasional APHTN-HAN (KNAPTHN-HAN) IV pada 5-8 Desember 2025 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Konferensi tahunan ini mengangkat tema ‘Tata Kelola Penyelenggaraan Negara: Konstitusionalisme Digital, Penataan Pemilu, hingga Pengelolaan Investasi Negara (Sovereign Wealth Fund)’ sebagai respons atas dinamika tata kelola pemerintahan yang kian kompleks di era digital.
Sekretaris APHTN-HAN, Jimmy Z. Usfunan mengatakan konferensi ini telah digelar setiap tahun di berbagai lokasi di Indonesia. Seperti Bali, Batam, dan Balikpapan. Agenda rutin yang berformat call for papers ini telah menerima 354 naskah dari para pengajar dan peneliti hukum di seluruh Indonesia.
“Setelah diproses seleksi, didapatkan sekitar 125 naskah yang lolos,” kata Jimmy saat dihubungi oleh Hukumonline, Selasa (2/12/2025).
Baca Juga:
- Bakal Gelar Konferensi Nasional APHTN-HAN ke-4, Fokus Bahas Tata Kelola Negara di Era Digital
- Tingkatkan Kompetensi Pengajar, APHTN-HAN Gelar Penataran Hukum Keuangan Negara
Konferensi akan dibuka pada 5 Desember 2025 dengan seremoni yang menampilkan keynote speech dari Ketua MK, Suhartoyo. Pembukaan resmi akan dilakukan oleh Ketua MA, Prof. Sunarto. Malam harinya, akan diluncurkan buku "Hukum PTUN" yang dapat diunduh gratis oleh publik melalui website aphtnhan.id.
“Kita akan launching buku ‘Hukum PTUN’ yang akan kita kasih gratis di website bisa didownload siapapun,” jelasnya.
Agenda inti konferensi dimulai pada 6 Desember 2025 dengan Seminar Nasional. Acara ini akan menampilkan keynote speaker Hakim Konstitusi Prof M. Guntur Hamzah dan Menko Kumham Imipas, Prof Yusril Ihza Mahendra, yang akan menyoroti tantangan regulasi dan tata kelola pemerintahan dalam era digital.
