Sejak Hukumonline berdiri pada 14 Juli 2000 silam, ada ribuan artikel opini yang telah terbit dari para kolumnis dengan beragam profesi, mulai hakim, jaksa, advokat, akademisi hukum, ahli/pengamat/pakar, ASN, peneliti, dan profesi hukum lainnya. Selaras dengan itu, jumlah kolumnis Hukumonline hampir sama banyaknya dengan jumlah keseluruhan artikel opini yang telah terbit di rubrik Kolom Hukumonline hingga saat ini.
Bertepatan dengan ulang tahun perak ke-25 tahun pada 14 Juli 2025, Hukumonline mengubah “wajah baru”, khususnya untuk publikasi artikel opini dengan menampilkan kolumnis yang dikategorikan sebagai ahli (expert) bertajuk “Expert Review: Thought Leaders Edition”.
Editor in Chief Hukumonline Fathan Qorib mengatakan penamaan tajuk “Expert Review: Thought Leader Edition" secara harfiah dimaknai sebagai “penggerak gagasan” dari para kolumnis yang berpredikat sebagai tokoh/ahli yang menekankan peran aktif mendorong transformasi atau perubahan lewat ide.
“Biasanya mereka ini yang dianggap punya ide-ide atau gagasan visioner, pemikiran strategis, atau wawasan mendalam yang bisa menginspirasi orang lain (pembacanya, red) untuk perubahan,” kata Fathan.
Selama 25 tahun berkiprah, tak jarang artikel opini Hukumonline mendulang banyak pembaca setianya terutama opini dari kolumnis kalangan ahli/pakar hukum. Salah satunya, artikel opini berjudul “Membedah Status Kemitraan dan Polemik THR bagi Mitra Pengemudi di Indonesia” tertanggal 3 Maret 2025 yang ditulis Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti Prof Aloysius Uwiyono. Maklum, tulisan ini menarik di tengah tuntutan hak-hak pengemudi online terhadap perusahaan aplikasi transportasi daring sebagai mitra yang hingga saat ini terus menjadi polemik.
Pria yang juga tercatat sebagai Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan dikenal sebagai pakar hukum perburuhan ini pertama kalinya mengirimkan artikel opininya pada 26 Januari 2004 silam berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang PPHI dan Tantangannya”. Kala itu, UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI) baru saja diterbitkan.
Nah, melalui “Expert Review: Thought Leaders Edition” ini, Hukumonline mengundang ahli-ahli atau pakar di bidang hukum untuk mengirimkan artikel opininya berbagi pemikiran dan pengetahuannya kepada pembaca setia Hukumonline. Untuk edisi perdana ini, Hukumonline telah mengundang 5 kolumnis yang digolongkan sebagai ahli atau expert lantaran kepakaran dan pengalamannya untuk membuka cakrawala berpikir dan memandu arah perkembangan hukum di Indonesia.
Pertama, Guru Besar FH Universitas Jember Prof. I Gede Widhiana Suarda yang menyampaikan artikel kolom dengan topik “Pembaruan KUHP dan KUHAP Sebagai Bagian dari Pembaruan Hukum Pidana Nasional”. Kedua, Amien Sunaryadi yang merupakan Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007. Amien akan menyampaikan artikel kolom seputar potret pemberantasan korupsi sejak masa Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo.
Ketiga, Erry Riyana Hardjapamekas yang merupakan Wakil Ketua KPK Periode 2003-2007. Pria yang kini tercatat sebagai Ketua Dewan Penasihat Koalisi Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ini menyoroti Implementasi ESG dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Keempat, Luhut M.P Pangaribuan yang merupakan Ketua DPN Peradi dan Akademisi FHUI, mengkritisi salah satu materi RUU KUHAP dengan pisau análisis perspektif HAM dan Konstitusi. Terakhir, M. Nur Sholikin, Akademisi STH Indonesia Jentera, yang mengulas implementasi reformasi regulasi di Indonesia dengan topik “Menakar Proyeksi Jangka Panjang Reformasi Regulasi di Indonesia.”
Yuk, nantikan penayangannya di Hukumonline mulai 21 Juli hingga 25 Juli 2025!
