Sejumlah Pasal Diusulkan Masuk Dalam Revisi UU TNI
Terbaru

Sejumlah Pasal Diusulkan Masuk Dalam Revisi UU TNI

Mulai dari penambahan usia pensiun, jabatan sipil yang bisa diampu prajurit aktif, menghapus larangan bisnis prajurit TNI, dan memperjelas kewenangan.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

Hal yang sama juga untuk Pasal 8,9, dan 10 yakni menjelaskan definisi tugas dari masing-masing matra. Seperti Angkatan Laut melakukan tugas penegakan hukum dan penanganan di wilayah laut sehingga bisa menjangkau lebih luas. Pasal 39 mengenai larangan prajurit TNI terlibat kegiatan bisnis, Kresno mengusulkan aturan ini dihapus sebab pada praktiknya kalangan prajurit ada yang berwirausaha.

Ketimbang melarang prajurit, ketentuan larangan itu lebih baik untuk TNI sebagai institusi. Selanjutnya, tentang jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit sebagaimana diatur Pasal 47 mengatur sangat terbatas hanya 10 institusi, padahal sejumlah UU memandatkan ada keterlibatan TNI.

Seperti UU No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan, UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi UU, dan UU No.11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan serta lainnya.

Revisi Pasal 71 menurut Kresno berkaitan dengan usia pensiun sebagaimana diatur Pasal 53 dan pelaksanaan ketentuan ini dilakukan secara bertahap. Terakhir Pasal 55 yang berkaitan dengan manfaat Asabri yang diterima anggota TNI yang meninggal dunia, gugur, dan tewas.

“Itu beberapa pasal yang jadi saran tim TNI yang diwujudkan surat Panglima TNI ke Menkopolhukam. Nanti pasti akan ada nasdik dan detail dalam DIM dan tim dari Mabes TNI terbuka untuk diskusi lebih lanjut,” ujarnya.

Pasal bermasalah

Wakil Koordinator KontraS, Andi Muhammad Rezaldy mengatakan RUU TNI memuat pasal yang bermasalah. Misalnya soal jabatan sipil yang boleh diampu prajurit aktif salah satunya peradilan. Proses hukum yang terhadap prajurit yang melakukan pidana dibawa ke pengadilan militer, padahal UU 34/2004 memandatkan ke pengadilan umum. Sekarang substansi RUU TNI berubah lagi tak sekedar memperluas jabatan sipil bagi militer tapi pembahasan juga tergesa-gesa.

RUU mengatur jabatan sipil yang bisa diampu militer aktif itu sesuai ‘kebijakan Presiden’. Frasa ‘kebijakan Presiden’ itu menurut Andi bermakna multitafsir dan diskresi Presiden. Menelisik naskah akademik RUU, alasan dibuat ketentuan itu adalah penempatan prajurit aktif di Kementerian dan lembaga terbatas pada tugas profesional atau memenuhi kebutuhan tertentu. TNI dinilai punya sumber daya dan Kementerian/Lembaga sumber dayanya terbatas dan ketentuan tersebut diyakini dapat meringankan beban Kementerian/Lembaga.

Terkait hal tersebut Andi berpendapat harusnya ada penjelasan komprehensif apakah benar Kementerian/Lembaga membutuhkan prajurit?. Jika ketentuan ini dipaksakan, maka yang bergulir adalah kebijakan berbasis keamanan dan dipengaruhi pendekatan militeristik. Ada pengaburan peran militer dan sipil padahal dalam negara yang menganut demokrasi jelas peran sipil sebagai pemegang keputusan.

“Aturan ini sekaligus mengabaikan pentingnya membangun sumber daya manusia di kementerian/lembaga untuk melatih pegawai yang berkualitas,” paparnya.

Masyarakat sipil berharap prajurit TNI ke depan menjadi profesional. Reformasi TNI harus dituntaskan salah satunya merevisi UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Begitu pula restrukturisasi Komando Teritorial yang dimandatkan UU 34/2004 agar pembentukannya tidak mengikuti administrasi pemerintahan karena berdampak pada kepentingan politik praktis. Terakhir prajurit TNI dan keluarganya harus sejahtera dari berbagai aspek.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info