Sejumlah Rekomendasi Penting dari Forum Regional Antikorupsi Asia Tenggara
Terbaru

Sejumlah Rekomendasi Penting dari Forum Regional Antikorupsi Asia Tenggara

Dokumen berjudul Recommendations from the Regional Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia merekomendasikan agar pemerintah dan badan berwenang di negara-negara Asia Tenggara mempertimbangkan untuk mengambil sejumlah inisiatif dalam pemberantasan korupsi.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Dalam forum regional antikorupsi kawasan Asia Tenggara dihasilkan sejumlah rekomendasi bagi para penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerja sama lintas yurisdiksi dalam investigasi dan penuntutan menjadi poin utama yang diusulkan, yang juga berhasil dibuktikan KPK beberapa waktu lalu. 

Pertemuan regional Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia diselenggarakan atas kerja sama Kantor Regional Asia Tenggara dan Pacific, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), serta Komisi Anti-Korupsi Thailand dan Kementerian Kehakiman Korea Selatan. Forum ini diselenggarakan dari 29 Agustus 2022 – 31 Agustus 2022, dan dihadiri praktisi pemberantasan korupsi dari unsur penegak hukum, otoritas pusat dan lembaga pemberantasan korupsi dari negara-negara ASEAN dan Timor Leste, serta beberapa pakar dari unsur UNODC dan akademisi. 

Di hari terakhir pertemuan, dihasilkan dokumen berjudul Recommendations from the Regional Anti-Corruption Conference for Law Enforcement Professionals in Southeast Asia. Dokumen ini merekomendasikan agar pemerintah dan badan berwenang di negara-negara Asia Tenggara mempertimbangkan untuk mengambil sejumlah inisiatif dalam pemberantasan korupsi. 

Baca Juga:

Dalam rangka memperkuat kerja sama regional dan internasional untuk investigasi dan penuntutan kasus korupsi lintas yurisdiksi, direkomendasikan peningkatan kerjasama antar lembaga intelijen keuangan, investigasi dan penuntutan terhadap kasus korupsi kompleks di kawasan, dan peningkatan efisiensi bantuan hukum timbal balik dan bentuk lain kerja sama internasional. 

Rekomendasi lainnya yang juga dihasilkan adalah peserta forum dapat menindaklanjuti kaitan antara korupsi dan tindak pidana lainnya. 

"Terakhir, dalam upaya meningkatkan kerangka hukum dan kelembagaan untuk pemulihan aset hasil kejahatan, forum regional ini merekomendasikan sejumlah poin terkait pencegahan TPPU dan transfer hasil kejahatan, peningkatan kerja sama internasional untuk pemulihan aset, serta rekomendasi terkait penyitaan, perampasan dan pengelolaan aset," ungkap Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam forum tersebut.

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait