Diskusi mengenai 20 tahun Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat di Convention Hall Universitas Andalas Padang, Jum’at 4 Oktober lalu, berlangsung seru. Para pembicara menguraikan pandangan tentang perjalanan UU Advokat dan implikasinya terhadap kompetensi lulusan fakultas hukum. Dosen Senior Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ilhamdi Taufik, menilai larangan berpraktek atau beracara bagi dosen-dosen Pegawai Negeri Sipil membawa kerugian baqi mahasiswa hukum.
“Yang rugi itu mahasiswa atas dibatasinya dosen berpraktek,” kata Ilhamdi dalam diskusi yang digelar secara hibrid. Ini disebabkan keahlian mahasiswa untuk memahami hal-hal praktis di dunia advokat berkurang jika bahan ajarnya diberikan oleh dosen yang tidak pernah berpraktek di pengadilan.
Advokat Miko Kamal membenarkan pandangan Ilhamdi Taufik. Berdasarkan pengalamannya menerima fresh graduate fakultas hukum untuk magang atau bekerja sebaqai asisten lawyer, tidak sedikit yang gagap. “Mereka tidak bisa mengikuti dinamika yang ada di kantor advokat,” kata Miko. Apa penyebabnya? Mungkin karena lulusan fakultas hukum itu dididik oleh dosen-dosen yang tak memahami ilmu praktisi (kemampuan praktek).
Managing Partner Miko Kamal & Associates ini sepakat dengan Ilhamdi, harus ada jalan keluar terhadap implikasi dan dampak yang timbul akibat pengaturan UU Advokat. Jika tidak, mahasiswa hukum semakin jauh dari kompetensi dan skill beracara. Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Edita Elda berpendapat sebenarnya ada beberapa mata kuliah dan wahana bagi mahasiswa untuk menambah kompetensi dan skill beracara.
Edita sepakat dosen semestinya punya pengalaman berpraktek ketika mengajarkan hukum acara, misalnya. “Bagaimana melahirkan mahasiswa yang berkualitas tinggi, ya dosennya juga harus mempunyai pengetahuan berpraktek,” ujar Edita di acara yang sama.
Minat lulusan fakultas hukum untuk menjadi advokat tetap tinggi, termasuk lulusan perguruan tinggi di Sumatera Barat. Memang, tidak ada jumlah pasti berapa jumlah advokat di Sumatera Barat. Tetapi, ketertarikan orang Sumatera Barat (Minangkabau) ke dunia hukum sudah lama tercatat. Namun demikian, secara umum, studi-studi yang dilakukan –misalnya Usman Pelly dan Mochtar Naim - menunjukkan minat besar orang Minangkabau pada usaha perdagangan atau bisnis.
Lambat laun, dunia bisnis dan pemerintahan membutuhkan orang-orang berlatar belakang hukum. Apalagi setelah Belanda mendirikan Landraad di Bukittinggi, awalnya di jalan Perintis Kemerdekaan lalu dipindah ke Jalan Laras Dt Bandaro Buktittinggi (Lokasi Hotel The Hill—kini Novotel). Landraad ini kemudian menjadi Pengadilan Negeri Bukittinggi.
















