“Sehingga dapat dikatakan potret penegakan hukum tahun 2023 menunjukkan penegakan hukum masih di jalan yang lamban,” ujarnya.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu berharap ke depan di 2024 dapat memperbaiki potret hukum 2023. Karenanya bidang kualitas kultur hukum perlu ditata secara khusus. Menurutnya, masyarakat ingin melihat dan merasakan suasana reformatif dalam hukum. Karenanya dibutuhkan komitmen dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang menyejahterakan.
“Hukum harus digerakkan, diaktulisasikan dalam perilaku, letakkan para penegak hukum yang memiliki visi reformis di lembaga penegak hukum , termasuk mendorong kesadaran dan rasa tanggungjawab yang besar terhadap setiap etik profesi,” katanya.
Dia pun mendorong agar nasib RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dapat segera dilakukan pembahasan antara DPR dengan pemerintah hingga disahkan menjadi UU. Termasuk mempercepat nasib Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) serta mengembalikan marwah lembaga anti korupsi, KPK.
“Termasuk perlunya dukungan akses penguatan advokasi masyarakat dengan lebih mengoptimalkan UU Bantuan Hukum yang diperluas demi mewujudkan keadilan sosial,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) Fachrizal Afandi menilai secara garis besar potret penegakan hukum pidana dan jaminan akses keadilan di Indonesia masih stagnan dan cenderung mengalami penurunan.
“Kalau kita lihat tahun 2023 total skor Indeks Rule of Law (RoL) Indonesia ada di angka 0.53 sama dengan skor RoL pada 2022 dengan skor tertinggi 1,” ujarnya saat konferensi pers yang digelar secara hybrid di ASTON Serang Hotel & Convention Center, Banten, Rabu (27/12/2023).