Indonesia tengah mengalami darurat konstitusi pada sektor migas pasca pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Penilaian tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR, Puan Maharani,dalam sebuah seminar yang diadakan di Komplek Senayan Jakarta, Rabu (27/2).
"Setelah dibubarkannya BP Migas, semakin jelas terlihat saat ini kita sedang mengalami darurat konstitusi di bidang migas," kata Puan.
Melihat kondisi ini, Puan mengharapkan DPR khususnya Komisi VII segera mendorong dan memperbaiki revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terutama tata kelola migas yang baik dan benar. Melalui perbaikan tata kelola ini, lanjutnya, diharapkan dan diyakini akan mampu menopang pembangunan ekonomi nasional jangka panjang.
"Sudah seharusnya kita membuat UU Migas "Merah Putih" yang lebih berpihak kepada kepentingan nasional. UU ini nantinya diharapkan bisa mengimplementasikan Pasal 33 UUD 1945," paparnya.
Puan menegaskan, keberadaan revisi UU Migas seharusnya disusun dengan semangat kesejahteraan rakyat, bukan sebagai barang komoditi. Bahkan, ia masih meyakini bahwa prinsip tiga kaki lebih efektif ketimbang bentuk tata kelola migas yang lain. Sayangnya, pasca pembubaran BP Migas oleh MK, pengelolaan tata kelola migas diatur melalui mekanisme dua kaki yang belum dilindungi oleh UU.
“Sekali lagi, UU Migas harus segera direvisi. Kami berharap revisi UU Migas itu kelak menjadi UU Merah Putih, yang benar-benar dapat mensejahterakan rakyat,” imbuhnya.
Menurut Puan, UU migas yang berlaku saat ini secara jelas membuka peluang bagi asing untuk menguasai lapangan minyak di Indonesia. Hal ini menjadi tugas anggota DPR untuk sesegera mungkin merevisi UU Migas dan menjadikan migas sebagai barang kesejahteraan.