Leviathan merupakan solusi karena menjamin keamanan, hukum dan ketertiban, sehingga manusia pada akhirnya bisa keluar dari kondisi yang sedemikian brutal. Oleh karenanya tampak jelas, Hobbes begitu membenci state of nature karena baginya itu merupakan refleksi ketidakamanan total. Hidup tanpa hukum, tanpa otoritas dan tanpa jaminan moral. Kebencian ini bukanlah sekadar teori, melainkan lahir dari pengalaman nyata melihat perang saudara dan kehancuran sosial. Dari sinilah dirinya membangun argumen, hanya kedaulatan absolut yang mampu menyelamatkan manusia dari kekacauan.
Penting untuk diingat, yang dimaksud dengan kedaulatan absolut adalah konsep dalam teori politik yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada satu otoritas yang bersifat mutlak, permanen, dan tidak dapat terbagi. Tidak ada otoritas lain yang lebih tinggi, sehingga penguasa bebas membuat hukum tanpa harus tunduk pada lembaga lain. Kekuasaan pun tidak bisa dipisahkan dan sifatnya permanen, yakni kedaulatan akan tetap ada meskipun penguasanya berganti.
Posisi Tuhan dalam Pemikiran Hobbes
Hobbes tidaklah ateis. Dirinya mengakui keberadaan Tuhan dan hukum alam yang pada akhirnya bersumber dari Tuhan. Namun, bagi Hobbes, hukum alam hanyalah menjadi pedoman moral, bukan hukum positif yang mengikat tanpa otoritas negara. Dalam teori Hobbes, Tuhan ada sebagai horizon moral, tetapi bukan menjadi sumber legitimasi politik. Artinya pengaruh Tuhan tidak boleh menjadi dasar langsung praktik kedaulatan. Tuhan tetap diakui sebagai realitas transendental, tetapi dalam urusan politik, negara berdiri di atas kontrak sosial manusia. Dengan cara inilah Hobbes melakukan sekularisasi kedaulatan. Ia memisahkan politik dari teologi demi mencegah konflik dan menjamin stabilitas.
Hobbes melihat agama sebagai sesuatu yang bisa menimbulkan konflik apabila tidak dikendalikan. Ia menyaksikan bagaimana perbedaan tafsir agama dan perebutan otoritas gereja menimbulkan peperangan, kekacauan, dan instabilitas politik. Patut diakui bahwa dalam agama dikenal istilah tafsir. Hanya saja tafsir yang tercetus bisa saja berujung pada pluralitas tafsir. Berbagai kelompok (Katolik, Protestan, Puritan, dll.) mendalilkan klaimnya sebagai kebenaran masing-masing. Perbedaan tafsir ini melahirkan pertentangan yang sulit diselesaikan. Selain itu, agama dijadikan sebagai alat legitimasi politik. Agama dijadikan alat untuk memperkuat klaim kekuasaan. Akibatnya, agama menjadi bahan bakar konflik politik, yang menyimpang dari fungsi utamanya yakni sebagai sumber kedamaian. Jika agama tidak bisa dikendalikan, maka konsekuensi logisnya negara bisa dilemahkan oleh klaim-klaim hukum Ilahi. Hobbes menilai ini sangatlah berbahaya karena akan merusak kepastian hukum yang diperlukan untuk menciptakan stabilitas.
Ruang bagi Tuhan tetaplah ada dan diberikan. Tetapi dengan ketentuan agama harus tunduk pada leviathan (negara). Hobbes memberikan ruang yang bersifat transendental itu bukan dalam ranah politis. Tujuannya agar dapat dipisahkan kapan kita berbicara Tuhan dan kapan kita berbicara soal politik. Dengan ini, Hobbes berhasil memisahkan iman dari praktik kedaulatan, sekaligus menegaskan bahwa negara modern berdiri di atas kontrak sosial, bukan mandat Ilahi.
*) Dr. Ari Wahyudi Hertanto, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
