“Pati membara” akibat penolakan masif terhadap rencana Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250%. Bahkan eskalasi meningkat berupa tuntutan penggantian Bupati yang direspon oleh DPRD melalui penggunaan hak yang dimilikinya.
Tak lama kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jakarta pada tanggal 25, 28 dan 29 Agustus 2025 yang disulut oleh besarnya tunjangan yang diterima para anggota DPR, termasuk tunjangan pajak penghasilan mereka. Yang lebih menyakitkan, jutaan rakyat melihat sejumlah anggota DPR berjoget riang gembira. Mereka seakan lupa bagaimana jutaan orang di luar Gedung DPR harus berjuang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang makin sulit dijangkau. Kemarahan rakyat makin memuncak mendengar berbagai ucapan, komentar arogan yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni, misalnya, yang mengomentari tuntutan pembubaran DPR.
Bahkan, secara khusus Tempo edisi 1-7 September 2025 menggambarkan amarah rakyat sebagai cover majalah dengan judul “Bisul Pecah Kemarahan Publik” dengan latar belakang foto seorang ibu berkerudung ungu dengan blouse orange memperlihatkan muka marah kepada salah satu aparat kepolisian. Demonstrasi menuntut pembubaran DPR tersatukan oleh kematian pengemudi ojek online – Affan Kurniawan – yang membangkitkan nurani kolektif dan menguatkan nalar publik bahwa negara tak lagi hadir untuk rakyatnya.
Suara rakyat telah disampaikan kepada para penyelenggara negara melalui tuntutan 17+8 yang menghendaki sejumlah kebijakan, tindakan, dan keputusan yang bersifat segera dan jangka menengah. Negara diminta membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kekerasan yang terjadi saat demonstrasi; pembatalan sejumlah tunjangan anggota DPR; pemecatan anggota partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan rakyat; upah layak untuk seluruh angkatan kerja; pencegahan PHK massal; serta dilakukannya dialog dengan serikat buruh untuk menyelsaiakan masalah upah minimum dan outsourcing, adalah beberapa tuntutan jangka pendek. Sedangkan untuk jangka menengah, tuntutan berisi reformasi DPR dan partai politik; reformasi sistem perpajakan yang lebih adil; pengesahan RUU Perampasan Asset, penguatan KPK dan Pengadilan Tipikor; serta reformasi TNI dan Polri.
Sesungguhnya, seluruh tuntutan tersebut didorong oleh persoalan-persoalan yang terutama berkaitan dengan kesejahteraan yang tak kunjung terpenuhi secara adil dan merata. Rakyat, terutama para pekerja online dan profesi lain yang rentan, makin merasa bahwa cita-cita hidup sejahtera makin menjauh. Padahal, para penyelenggara negara yang berkewajiban memenuhi tujuan negara, antara lain, melalui pemilu yang membutuhkan suara rakyat. Dan, pemilunya acapkali diklaim sebagai pemilu yang demokratis.
Sigmund Neumann dalam tulisannya yang telah dialihbahasakan dalam Buku Masalah Kenegaraan dengan editornya Miriam Budiardjo (1980) menyatakan bahwa apapun yang menjadi titik pusat ketidakpuasan sosial - misalnya kelas menegah yang resah oleh pemusatan kapital, inflasi, atau depresi, para penganggur yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, para petani yang tidak memiliki tanah – akan dipersatukan pada kenyataan pahit bahwa mereka tidak dapat diintegrasikan ke dalam negara yang ada. Perasaan alienasi ini dapat menyulut kemarahan publik secara bersamaan.
Akibatnya, muncul pertanyaan-pertanyaan fundamental. Demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh rakyat. Apakah demokrasi adalah sistem penyelenggaraan negara terbaik untuk mencapai kesejahteraan umum? Jika ‘ya’, apakah syarat-syarat untuk pencapaian tersebut?
