Dalam konteks di atas, demokrasi menghadapi dua ujian menurut kedua penulis tersebut. Pertama, ujian penting bagi negara-negara demokrasi bukanlah apakah para tokoh demagog muncul, melainkan apakah para pemimpin politik, dan terutama partai-partai politik, berupaya mencegah para tokoh tersebut memperoleh kekuasaan. Jika ketakutan, oportunisme, atau kesalahan perhitungan membuat partai-partai mapan membawa kelompok-kelompok ekstrimis ke dalam arus utama, maka demokrasi berada dalam bahaya. Kedua, ketika calon pemimpin otoriter meraih kekuasaan, demokrasi menghadapi ujian penting berikutnya: akankah pemimpin otokratik menumbangkan lembaga-lembaga demokrasi atau malah dibatasi oleh lembaga-lembaga tersebut? Institusi saja tidak cukup untuk mengendalikan pemimpin otoriter yang terpilih. Konstitusi harus dipertahankan - oleh partai politik dan warga negara yang terorganisir, tetapi juga oleh norma-norma demokrasi. Tanpa norma-norma yang kuat, mekanisme kontrol dan pengimbang tidak akan berfungsi sebagai benteng demokrasi seperti yang kita bayangkan. Institusi menjadi senjata politik, digunakan secara paksa oleh mereka yang mengendalikannya melawan mereka yang tidak mengendalikannya. Beginilah cara para pemimpin otokratik terpilih merusak demokrasi – mengemas dan mempersenjatai pengadilan dan lembaga-lembaga netral lainnya, menyuap media dan sektor swasta (atau membungkam mereka), serta menulis ulang aturan-aturan politik untuk melemahkan pihak lawan. Paradoks tragis dari jalur elektoral menuju otoritarianisme adalah bahwa para pembunuh demokrasi menggunakan institusi demokrasi – secara bertahap, halus, dan bahkan secara hukum – untuk mematikannya.
Apakah kedua ujian terhadap demokrasi di atas dijumpai di Indonesia dan menimbulkan persoalan serius? Ujian demokrasi sangat kentara terlihat terutama di periode kedua Presiden Jokowi dan Pemilu 2024, yang sekaligus memperlihatkan pada preferensi demokrasi politik atau demokrasi elektoral. Penekanan pada demokrasi elektoral dengan mengabaikan nilai ataupun prinsip demokrasi sosial ditengarai menjadi salah satu alasan dibalik terjadinya kemunduran demokrasi.
Yang menyedihkan, penekanan pada demokrasi politik tidak dibarengi dengan penganutan nilai-nilai demokrasi secara teguh oleh para pelaku politik. Henry B. Mayo dalam tulisannya yang telah diterjemahkan (1980) menyatakan nilai-nilai penting demokrasi, antara lain, penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, penegakan keadilan, dan kebebasan-kebebasan yang terdapat dalam demokrasi.
Tulisan Diego Fossati (2024) membenarkan minimnya penganutan nilai-nilai demokrasi tersebut. Di akhir-akhir masa jabatan, Presiden Jokowi gagal menjamin kebebasan karena banyaknya terjadi kekerasan dan initimidasi terhadap mereka yang bersuara kritis. Terlebih lagi, ia gagal menegakkan keadilan karena lebih memilih sikap melindungi keluarga daripada menjaga integritas institusi demokrasi. Hal ini terlihat nyata dari Putusan MK yang melapangkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Akibatnya, Pemilu 2024 lebih menampakkan sebagai demokrasi politik semu yang menghasilkan para penyelenggara negara yang terpilih bukan atas dasar kapasitas yang bersifat objektif, melainkan atas dasar pertimbangan personal yang bersifat subjektif.
Mampukah demokrasi mewujudkan kesejahteraan di Indonesia?
Terlepas dari berbagai kekurangan, demokrasi masih menjadi sistem terbaik penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia. Masalah utama penyempurnaan demokrasi di Indonesia disebabkan kurangnya menjaga konsistensi penaatan etik (Latif, 2024). Namun, beragam masalah yang dihadapi oleh demokrasi, tidak seharusnya direspon dengan penggantian demokrasi oleh otokrasi (Latif, 2024).
Jika demikian, demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh rakyat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kokoh untuk mencapai kesejahteraan, yang pada gilirannya dapat membawa Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state)? Sudah pasti, demokrasi ekonomi atau sosial sebagaimana dikatakan oleh Soekarno dan Hatta. Namun, dibutuhkan syarat-syarat agar demokrasi ini berjalan dengan baik.
Bersandar pada demokrasi untuk mencapai kesehateraan merupakan satu perjalanan yang tak akan pernah berakhir. Ia merupakan ‘the unfinished journey’ meminjam kalimat Robert. A. Dahl (1998). Sifat dan kualitas demokrasi akan sangat tergantung sampai sejauhmana warga dan penyelenggara negara mampu menjawab dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang tidak mudah (Dahl, 1998), yaitu tatanan ekonomi, internasionalisasi, keberagaman budaya, dan pendidikan kewargaan.
