Makna demokrasi
Secara umum demokrasi acapkali dimaknai sebagai ‘government of the people, by the people, and for the people’ (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) sebagaimana disampaikan oleh Abraham Lincoln dalam Gettysburg Address.Menariknya, Clifford D. May sebagaimana dikutip oleh Arend Lijphart (2012) mengatakan definisi yang dikemukakan oleh Lincoln sebenarnya telah diutarakan oleh Daniel Webster – 33 tahun sebelum Gettysburg Address – dimana ia mengatakan ‘a people’s government, made for the people, made by the people, and answerable to the people’.
Namun, diakui tidak mudah memberikan pengertian atau makna yang tepat dan komprehensif mengenai demokrasi karena sifatnya yang multi-facet. Demokrasi dilihat sebagai gejala sosial akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai kenyataan sosial, seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan sebagai gejala politik, demokrasi akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan landasan teori atau konsep politik, yang mengakibatkan munculnya istilah demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, demokrasi adalah gejala kultural. Budaya atau kultur akan sangat berpengaruh pada konsep dan cara-cara melaksanakan demokrasi. Budaya ’ewuh pakewuh’ atau masyarakat serba ’panutan’ akan mempunyai konsep dan cara menjalankan demokrasi yang berbeda dengan masyarakat yang lebih terbuka dan egaliter (Manan, 2024).
Cita-cita demokrasi Indonesia merdeka
Soekarno dan Hatta adalah dua Bapak Bangsa yang secara meyakinkan menyatakan bahwa Indonesia Merdeka haruslah berdasar pada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau demokrasi sosial.
Pandangan Soekarno yang dimuat dalam Buku Di Bawah Bendera Revolusi (1965) menyatakan ‘Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat sejahteranya rakyat jelata, politieke democratie atau parlementaire democratie sahaja belumlah cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kesama-rasa-sama-rataan di lapangan lain. Lapangan lain ini ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi. Demokrasi politik sahaja belum cukup – yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi’
Senada dengan Soekarno, Hatta dalam tulisan ‘Demokrasi Kita’ (2004) menyatakan ’....Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia’.
Idealitas atau cita-cita tersebut kemudian tertuang dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang menjadikannya sebagai norma hukum dasar tertinggi yang mengikat para penyelenggara negara untuk mewujudkannya, serta memberi hak kepada warga negara untuk menagih pemenuhannya. Namun, kenyataan berkata lain.
Apa yang salah dengan demokrasi di Indonesia?
Sejalan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan sistem politik, demokrasi dapat ‘dimatikan’ oleh mereka yang terpilih melalui pemilu sebagaimana diargumentasikan oleh Levitsky dan Ziblatt (2018). Mereka mengatakan ‘Democracies still die, but by different means. Since the end of the Cold War, most democratic countries breakdowns have been caused not by generals and soldiers, but by elected government themselves’.
