Tantangan terhadap tatanan ekonomi berkenaan dengan bagaimana menjawab pertentangan antara tujuan demokrasi dengan sistem ekonomi pasar, yang dapat menyeret pada persoalan peran negara dalam membuat kebijakan-kebijakan sosial. Jaminan bahwa biaya demokrasi menjadi pertimbangan penuh saat putusan-putusan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh aktor-aktor internal negara, tetapi juga aktor internasional serta memperkuat cara-cara elit politik dan birokrat bertanggung jawab atas putusan-putusan yang dibuatnya, menjadi tantangan fundamental berikutnya. Keberagaman budaya menjadi tantangan yang tidak ringan. Perpindahan ataupun pergerakan manusia yang cepat dan meningkat selama beberapa dasawarsa terakhir akibat peperangan, konflik internal, dan kebutuhan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mengakibatkan meningkatkan keberagaman di masyarakat.
Jika tidak dikelola dengan baik, maka keberagaman dapat menimbulkan persoalan, antara lain, kecemburuan sosial, konflik horizontal. Terakhir, pendidikan kewargaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas warga sebagai warga yang kompeten. Oleh karenanya, keterdidikan menjadi sangat penting. Warga yang kompeten akan mampu mengemban kewajiban kewargaan dengan baik karena mereka dapat memahami isu-isu publik yang penting bagi kehidupan dan masa depannya. Warga yang terdidik tidak akan mudah tergoda oleh kampanye ataupun rayuan para politisi yang berkontestasi dalam pemilu untuk meraih kekuasaan dengan iming-iming uang ataupun hal-hal lain yang bersifat material. Demikian juga, warga yang kompeten tidak akan memilih para demogog menjadi pemimpin mereka karena jika para demagog terpilih, mereka hanya akan membentuk pemerintah yang berpetualang, yang jauh dari harapan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
*) Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
