“Pati membara” akibat penolakan masif terhadap rencana Bupati Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 250%. Bahkan eskalasi meningkat berupa tuntutan penggantian Bupati yang direspon oleh DPRD melalui penggunaan hak yang dimilikinya.
Tak lama kemudian terjadi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Jakarta pada tanggal 25, 28 dan 29 Agustus 2025 yang disulut oleh besarnya tunjangan yang diterima para anggota DPR, termasuk tunjangan pajak penghasilan mereka. Yang lebih menyakitkan, jutaan rakyat melihat sejumlah anggota DPR berjoget riang gembira. Mereka seakan lupa bagaimana jutaan orang di luar Gedung DPR harus berjuang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang makin sulit dijangkau. Kemarahan rakyat makin memuncak mendengar berbagai ucapan, komentar arogan yang disampaikan oleh Ahmad Sahroni, misalnya, yang mengomentari tuntutan pembubaran DPR.
Bahkan, secara khusus Tempo edisi 1-7 September 2025 menggambarkan amarah rakyat sebagai cover majalah dengan judul “Bisul Pecah Kemarahan Publik” dengan latar belakang foto seorang ibu berkerudung ungu dengan blouse orange memperlihatkan muka marah kepada salah satu aparat kepolisian. Demonstrasi menuntut pembubaran DPR tersatukan oleh kematian pengemudi ojek online – Affan Kurniawan – yang membangkitkan nurani kolektif dan menguatkan nalar publik bahwa negara tak lagi hadir untuk rakyatnya.
Suara rakyat telah disampaikan kepada para penyelenggara negara melalui tuntutan 17+8 yang menghendaki sejumlah kebijakan, tindakan, dan keputusan yang bersifat segera dan jangka menengah. Negara diminta membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kekerasan yang terjadi saat demonstrasi; pembatalan sejumlah tunjangan anggota DPR; pemecatan anggota partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan rakyat; upah layak untuk seluruh angkatan kerja; pencegahan PHK massal; serta dilakukannya dialog dengan serikat buruh untuk menyelsaiakan masalah upah minimum dan outsourcing, adalah beberapa tuntutan jangka pendek. Sedangkan untuk jangka menengah, tuntutan berisi reformasi DPR dan partai politik; reformasi sistem perpajakan yang lebih adil; pengesahan RUU Perampasan Asset, penguatan KPK dan Pengadilan Tipikor; serta reformasi TNI dan Polri.
Sesungguhnya, seluruh tuntutan tersebut didorong oleh persoalan-persoalan yang terutama berkaitan dengan kesejahteraan yang tak kunjung terpenuhi secara adil dan merata. Rakyat, terutama para pekerja online dan profesi lain yang rentan, makin merasa bahwa cita-cita hidup sejahtera makin menjauh. Padahal, para penyelenggara negara yang berkewajiban memenuhi tujuan negara, antara lain, melalui pemilu yang membutuhkan suara rakyat. Dan, pemilunya acapkali diklaim sebagai pemilu yang demokratis.
Sigmund Neumann dalam tulisannya yang telah dialihbahasakan dalam Buku Masalah Kenegaraan dengan editornya Miriam Budiardjo (1980) menyatakan bahwa apapun yang menjadi titik pusat ketidakpuasan sosial - misalnya kelas menegah yang resah oleh pemusatan kapital, inflasi, atau depresi, para penganggur yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, para petani yang tidak memiliki tanah – akan dipersatukan pada kenyataan pahit bahwa mereka tidak dapat diintegrasikan ke dalam negara yang ada. Perasaan alienasi ini dapat menyulut kemarahan publik secara bersamaan.
Akibatnya, muncul pertanyaan-pertanyaan fundamental. Demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh rakyat. Apakah demokrasi adalah sistem penyelenggaraan negara terbaik untuk mencapai kesejahteraan umum? Jika ‘ya’, apakah syarat-syarat untuk pencapaian tersebut?
Makna demokrasi
Secara umum demokrasi acapkali dimaknai sebagai ‘government of the people, by the people, and for the people’ (pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat) sebagaimana disampaikan oleh Abraham Lincoln dalam Gettysburg Address.Menariknya, Clifford D. May sebagaimana dikutip oleh Arend Lijphart (2012) mengatakan definisi yang dikemukakan oleh Lincoln sebenarnya telah diutarakan oleh Daniel Webster – 33 tahun sebelum Gettysburg Address – dimana ia mengatakan ‘a people’s government, made for the people, made by the people, and answerable to the people’.
Namun, diakui tidak mudah memberikan pengertian atau makna yang tepat dan komprehensif mengenai demokrasi karena sifatnya yang multi-facet. Demokrasi dilihat sebagai gejala sosial akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai kenyataan sosial, seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan sebagai gejala politik, demokrasi akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan landasan teori atau konsep politik, yang mengakibatkan munculnya istilah demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, demokrasi adalah gejala kultural. Budaya atau kultur akan sangat berpengaruh pada konsep dan cara-cara melaksanakan demokrasi. Budaya ’ewuh pakewuh’ atau masyarakat serba ’panutan’ akan mempunyai konsep dan cara menjalankan demokrasi yang berbeda dengan masyarakat yang lebih terbuka dan egaliter (Manan, 2024).
Cita-cita demokrasi Indonesia merdeka
Soekarno dan Hatta adalah dua Bapak Bangsa yang secara meyakinkan menyatakan bahwa Indonesia Merdeka haruslah berdasar pada demokrasi politik dan demokrasi ekonomi atau demokrasi sosial.
Pandangan Soekarno yang dimuat dalam Buku Di Bawah Bendera Revolusi (1965) menyatakan ‘Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat sejahteranya rakyat jelata, politieke democratie atau parlementaire democratie sahaja belumlah cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kesama-rasa-sama-rataan di lapangan lain. Lapangan lain ini ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi. Demokrasi politik sahaja belum cukup – yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi’
Senada dengan Soekarno, Hatta dalam tulisan ‘Demokrasi Kita’ (2004) menyatakan ’....Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia’.
Idealitas atau cita-cita tersebut kemudian tertuang dalam UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yang menjadikannya sebagai norma hukum dasar tertinggi yang mengikat para penyelenggara negara untuk mewujudkannya, serta memberi hak kepada warga negara untuk menagih pemenuhannya. Namun, kenyataan berkata lain.
Apa yang salah dengan demokrasi di Indonesia?
Sejalan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, termasuk perubahan sistem politik, demokrasi dapat ‘dimatikan’ oleh mereka yang terpilih melalui pemilu sebagaimana diargumentasikan oleh Levitsky dan Ziblatt (2018). Mereka mengatakan ‘Democracies still die, but by different means. Since the end of the Cold War, most democratic countries breakdowns have been caused not by generals and soldiers, but by elected government themselves’.
Dalam konteks di atas, demokrasi menghadapi dua ujian menurut kedua penulis tersebut. Pertama, ujian penting bagi negara-negara demokrasi bukanlah apakah para tokoh demagog muncul, melainkan apakah para pemimpin politik, dan terutama partai-partai politik, berupaya mencegah para tokoh tersebut memperoleh kekuasaan. Jika ketakutan, oportunisme, atau kesalahan perhitungan membuat partai-partai mapan membawa kelompok-kelompok ekstrimis ke dalam arus utama, maka demokrasi berada dalam bahaya. Kedua, ketika calon pemimpin otoriter meraih kekuasaan, demokrasi menghadapi ujian penting berikutnya: akankah pemimpin otokratik menumbangkan lembaga-lembaga demokrasi atau malah dibatasi oleh lembaga-lembaga tersebut? Institusi saja tidak cukup untuk mengendalikan pemimpin otoriter yang terpilih. Konstitusi harus dipertahankan - oleh partai politik dan warga negara yang terorganisir, tetapi juga oleh norma-norma demokrasi. Tanpa norma-norma yang kuat, mekanisme kontrol dan pengimbang tidak akan berfungsi sebagai benteng demokrasi seperti yang kita bayangkan. Institusi menjadi senjata politik, digunakan secara paksa oleh mereka yang mengendalikannya melawan mereka yang tidak mengendalikannya. Beginilah cara para pemimpin otokratik terpilih merusak demokrasi – mengemas dan mempersenjatai pengadilan dan lembaga-lembaga netral lainnya, menyuap media dan sektor swasta (atau membungkam mereka), serta menulis ulang aturan-aturan politik untuk melemahkan pihak lawan. Paradoks tragis dari jalur elektoral menuju otoritarianisme adalah bahwa para pembunuh demokrasi menggunakan institusi demokrasi – secara bertahap, halus, dan bahkan secara hukum – untuk mematikannya.
Apakah kedua ujian terhadap demokrasi di atas dijumpai di Indonesia dan menimbulkan persoalan serius? Ujian demokrasi sangat kentara terlihat terutama di periode kedua Presiden Jokowi dan Pemilu 2024, yang sekaligus memperlihatkan pada preferensi demokrasi politik atau demokrasi elektoral. Penekanan pada demokrasi elektoral dengan mengabaikan nilai ataupun prinsip demokrasi sosial ditengarai menjadi salah satu alasan dibalik terjadinya kemunduran demokrasi.
Yang menyedihkan, penekanan pada demokrasi politik tidak dibarengi dengan penganutan nilai-nilai demokrasi secara teguh oleh para pelaku politik. Henry B. Mayo dalam tulisannya yang telah diterjemahkan (1980) menyatakan nilai-nilai penting demokrasi, antara lain, penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, penggunaan paksaan sesedikit mungkin, penegakan keadilan, dan kebebasan-kebebasan yang terdapat dalam demokrasi.
Tulisan Diego Fossati (2024) membenarkan minimnya penganutan nilai-nilai demokrasi tersebut. Di akhir-akhir masa jabatan, Presiden Jokowi gagal menjamin kebebasan karena banyaknya terjadi kekerasan dan initimidasi terhadap mereka yang bersuara kritis. Terlebih lagi, ia gagal menegakkan keadilan karena lebih memilih sikap melindungi keluarga daripada menjaga integritas institusi demokrasi. Hal ini terlihat nyata dari Putusan MK yang melapangkan Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden. Akibatnya, Pemilu 2024 lebih menampakkan sebagai demokrasi politik semu yang menghasilkan para penyelenggara negara yang terpilih bukan atas dasar kapasitas yang bersifat objektif, melainkan atas dasar pertimbangan personal yang bersifat subjektif.
Mampukah demokrasi mewujudkan kesejahteraan di Indonesia?
Terlepas dari berbagai kekurangan, demokrasi masih menjadi sistem terbaik penyelenggaraan negara dan pemerintahan di Indonesia. Masalah utama penyempurnaan demokrasi di Indonesia disebabkan kurangnya menjaga konsistensi penaatan etik (Latif, 2024). Namun, beragam masalah yang dihadapi oleh demokrasi, tidak seharusnya direspon dengan penggantian demokrasi oleh otokrasi (Latif, 2024).
Jika demikian, demokrasi seperti apa yang diinginkan oleh rakyat, sehingga dapat digunakan sebagai dasar kokoh untuk mencapai kesejahteraan, yang pada gilirannya dapat membawa Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state)? Sudah pasti, demokrasi ekonomi atau sosial sebagaimana dikatakan oleh Soekarno dan Hatta. Namun, dibutuhkan syarat-syarat agar demokrasi ini berjalan dengan baik.
Bersandar pada demokrasi untuk mencapai kesehateraan merupakan satu perjalanan yang tak akan pernah berakhir. Ia merupakan ‘the unfinished journey’ meminjam kalimat Robert. A. Dahl (1998). Sifat dan kualitas demokrasi akan sangat tergantung sampai sejauhmana warga dan penyelenggara negara mampu menjawab dan menyelesaikan tantangan-tantangan yang tidak mudah (Dahl, 1998), yaitu tatanan ekonomi, internasionalisasi, keberagaman budaya, dan pendidikan kewargaan.
Tantangan terhadap tatanan ekonomi berkenaan dengan bagaimana menjawab pertentangan antara tujuan demokrasi dengan sistem ekonomi pasar, yang dapat menyeret pada persoalan peran negara dalam membuat kebijakan-kebijakan sosial. Jaminan bahwa biaya demokrasi menjadi pertimbangan penuh saat putusan-putusan tidak lagi semata-mata ditentukan oleh aktor-aktor internal negara, tetapi juga aktor internasional serta memperkuat cara-cara elit politik dan birokrat bertanggung jawab atas putusan-putusan yang dibuatnya, menjadi tantangan fundamental berikutnya. Keberagaman budaya menjadi tantangan yang tidak ringan. Perpindahan ataupun pergerakan manusia yang cepat dan meningkat selama beberapa dasawarsa terakhir akibat peperangan, konflik internal, dan kebutuhan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mengakibatkan meningkatkan keberagaman di masyarakat.
Jika tidak dikelola dengan baik, maka keberagaman dapat menimbulkan persoalan, antara lain, kecemburuan sosial, konflik horizontal. Terakhir, pendidikan kewargaan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas warga sebagai warga yang kompeten. Oleh karenanya, keterdidikan menjadi sangat penting. Warga yang kompeten akan mampu mengemban kewajiban kewargaan dengan baik karena mereka dapat memahami isu-isu publik yang penting bagi kehidupan dan masa depannya. Warga yang terdidik tidak akan mudah tergoda oleh kampanye ataupun rayuan para politisi yang berkontestasi dalam pemilu untuk meraih kekuasaan dengan iming-iming uang ataupun hal-hal lain yang bersifat material. Demikian juga, warga yang kompeten tidak akan memilih para demogog menjadi pemimpin mereka karena jika para demagog terpilih, mereka hanya akan membentuk pemerintah yang berpetualang, yang jauh dari harapan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
*) Susi Dwi Harijanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
