Menurutnya dengan adanya kenaikan realisasi investasi di ketiga kawasan tersebut selama semester I 2007 ini berpengaruh langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Tahun 2006, ada 28 ribu. Kemudian untuk tahun 2007, kalau ini (Kawasan Ekonomi Khusus-red) berhasil, pertumbuhannya akan mencapai dua kali lipat. Semester I tahun ini saja sekitar 10 ribu lebih sudah terserap, ujarnya seusai mengikuti rakor di Kantor Menko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/8).
Mengenai pengaturan tenaga kerja di KEK Erman mengatakan, pemerintah tetap mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tantang Ketenagakerjaan. Hanya saja, untuk kawasan yang diharapkan dapat menarik investor itu, ada sedikit perbedaan. Sayangnya, Erman tidak menjelaskan lebih lanjut perbedaan itu. Perizinan dan sebagainya tetap, hanya kita tingkatkan pelayanannya saja, supaya lebih cepat, lebih mudah dan aman, ujarnya.
Berbeda dengan Erman, aktivis buruh Dita Indah Sari justru beranggapan KEK tak banyak memberikan manfaat bagi perekonomian negara. Kawasan perdagangan bebas (free trade zone) maupun kawasan berikat (bonded zone) justru bagaikan negara dalam negara, teriak Ketua Dewan Pertimbangan Front Nasional untuk Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) ini, dari sambungan telepon genggam.
Menurut Dita, dalam prakteknya, KEK sangat tertutup dari akses publik. Akibatnya, masyarakat tidak mampu mengontrol penerapan ketentuan tarif maupun upah buruh di sana. Dita menggambarkan, selain mempekerjakan buruh anak, industri di KEK juga menekan upah. Seharusnya KEK juga memberikan perlindungan bagi pekerja dan menjamin transparansi bagi publik, ungkapnya.
Segera Terbentuk
Terpisah, Gubernur Kepulauan Riau Ismeth Abdullah menargetkan pembentukan Dewan Kawasan FTZ pada akhir September 2007. Dalam pernyataannya di sebuah Harian Umum di Batam, Ismeth mengatakan proses pembentukan dewan kawasan akan diusulkan Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi. Dewan ini akan mengelola tiga kawasan bebas, dan berpusat di Tanjung Pinang.
Menurutnya, komposisi keanggotaan dewan kawasan akan mengakomodasi semua pihak terkait dalam percepatan pengembangan investasi di daerah yakni dari kelompok pengusaha, birokrat pemegang kebijakan, dan aparat keamanan.
Komposisi itu dinilai cukup tepat, karena masing-masing memiliki visi yang sama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan kompeten dalam mengatasi permasalah para pemilik modal.
Mengenai pembiayaan pembangunan oleh dewan kawasan akan dialokasikan dalam APBD dan APBN. Untuk itu, Ismeth berharap pemerintah tetap memberikan perhatian dalam bentuk anggaran pembangunan bagi kawasan bebas tersebut.
