Selamat Datang Di Batam, Bintan, Karimun
Berita

Selamat Datang Di Batam, Bintan, Karimun

Adanya PP KEK dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan Dan Karimun, diharapkan bisa menarik investor untuk berinvestasi di ketiga daerah tersebut. Potensi untuk meyerap puluhan ribu tenaga kerja pun terbuka lebar.

Sut
Bacaan 2 Menit

 

PP 46/2007 menyatakan, semua aset milik Otorita Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, akan beralih menjadi aset BPKPBP Batam. Peralihan ini juga berlaku bagi pegawai Otorita Batam.

 

Begitu juga dengan hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di KPBPB Batam, juga dialihkan kepada BPKPBP Batam. Badan itu sendiri rencananya akan ditetapkan paling lambat pada 31 Desember 2008. Sedangkan badan yang sama untuk Bintan dan Karimun dibentuk paling lambat Agustus 2007,

 

Dengan PP 46/2007 itu, kawasan Batam akan ditetapkan sebagai zona perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Zona ini meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru.

 

Demikian juga dengan PP KPBPB Bintan yang juga berlaku 70 tahun sejak ditetapkan. Kawasan ini meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim, dan Pulau Lobam, sebagian dari wilayah Kota Tanjung Pinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Sedangkan PP KPBPB Karimun menetapkan kawasan ekonomi khusus untuk sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak.

 

Mensesneg Hatta Radjasa dalam sebuah situs resmi pemerintah (www.bumn.go.id) mengatakan, penetapan PP itu dilakukan untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan, pengembangan serta menjamin pelaksanaan kegiatan usaha di bidang perekonomian. Kegiatan ini termasuk perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata dan bidang lainnya di kawasan tersebut.

 

Lapangan Kerja Terbuka Lebar

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno menyatakan, dengan keluarnya PP tersebut berpotensi menyerap lebih dari 30 ribu pekerja, khususnya bagi penduduk di tiga kawasan itu sampai dengan akhir tahun ini.

 

Erman mengatakan, terbentuknya KEK dan Free Trade Zone (FTZ) diharapkan banyak investor yang masuk, sehingga akan membuka peluang adanya lapangan kerja baru.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info