Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) tuntas sudah di tingkat pembicaraan tingkat I. Komisi IV DPR bersama Komite II DPD dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Hukum dan HAM sepakat memboyong RUU ke pembicaraan tingkat II yakni rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU.
“Apakah RUU tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disetujui untuk dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR?” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Budhy Setiawan yang dijawab dengan seruan setuju oleh hadirin yang mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri LHK, Menteri KKP, Mentan, Mendagri, Menkumham dan Ketua Komite II DPD di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (13/6/2024).
Keputusan itu diambil secara bulat karena 9 fraksi telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksi dan memberikan persetujuan terhadap RUU KSDAHE. Rancangan beleid itu merupakan salah satu upaya untuk mendorong perbaikan konservasi sumber daya alam di Indonesia.
Bahkan diyakini dapat menjadi legacy instrumen hukum nasional yang dapat menjawab berbagai perkembangan dan dinamika yang terjadi dalam urusan konservasi dan sumber daya alam yang dapat memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya.
Baca juga:
- Di Balik Molornya Nasib RUU KSDAHE
- RUU KSDAHE Perlu Memuat Paradigma Baru Menjawab Tantangan Konservasi
Anggota DPD RI, Adilla Azis mengatakan Komite II DPD setuju RUU KSDAHE untuk dibahas ke tingkat selanjutnya dalam rapat paripurna untuk diambil persetujuan menjadi UU nantinya. “Kami dari Komite II DPD RI mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada Komisi IV DPR yang telah melibatkan dan mengakomodir DPD RI sampai hari ini,” ujarnya.
Mewakili pihak pemerintah, Menteri KLHK, Siti Nurbaya Bakar mengatakan RUU KSDAHE merupakan inisiatif DPR yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020-2024. Menurutnya, UU 5/1990 sudah menjadi dasar hukum selama lebih dari 30 tahun. Beleid itu menjadi acuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan konservasi di Indonesia.
Tapi dalam perkembangannya, terdapat kebutuhan penguatan dengan relevansi yang terdapat di lapangan. Pemerintah menyambut baik inisiasi DPR merevisi UU 5/1990 untuk menjawab kebutuhan baru dan diskursus berkaitan dengan KSDAHE untuk dapat direspon secara cepat.
“Inisiatif perubahan UU 5/1990 merupakan langkah efektif menjaga potensi dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sembari memberikan ruang akses kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Siti.
Siti mengatakan, konservasi ekosistem sumber daya hayati dan genetik sangat vital bagi kehidupan manusia. Karenanya diperlukan pengaturan untuk melestarikan dan melindungi SDA hayati dan ekosistemnya. Sekaligus sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hayati dan pelibatan masyarakat dengan tidak mengabaikan karakteristik dan keberlangsungan hidup ekosistem.
Tak ketinggalan Siti menyampaikan penghargaan atas upaya pimpinan dan anggota Komisi IV DPR untuk menjaga koherensi antar UU dan mendorong perbaikan konservasi di indonesia selama ini. Perubahan UU 5/1990 menurutnya menjadi legacy instrumen hukum nasional dalam menjawab berbagai perkembangan dan dinamika di bidang konservasi dan SDA.
Memberikan perlindungan kepada kedaulatan negara, hak berdaulat, keamanan warga dan akses pada kesejahteraan dengan tetap konsisten melindungi SDA hayati dan ekosistemnya. “Dengan ucapan terima kasih, pemerintah menyatakan dapat menyetujui naskah RUU Perubahan UU 5/1990 tentang KSDAHE yang sudah disepakati bersama Komisi IV DPR dan Komite II DPD RI untuk selanjutnya masuk ke pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR,” paparnya.
Selain mengapresiasi kerja-kerja DPR dan seluruh fraksi, serta DPD, Siti juga mengapresiasi kementerian dan lembaga pemerintah yang ikut terlibat seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri.
Serta memberikan apresiasi tinggi kepada pakar, akademisi, pemerhati dan praktisi konservasi, tenaga ahli termasuk ahli bahasa dan hukum pidana atas pandangan, masukan dan catatan yang telah disampaikan.
“Demikian pendapat akhir pemerintah terhadap RUU tentang perubahan atas UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk dapat segera berproses untuk menjadi UU pada pembahasan tingkat II,” tutupnya.
