Berry juga meragukan RUU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagai jawaban persoalan. RUU yang tengah digodok DPR ini, kata Berry, memiliki banyak persoalan mendasar yang bermasalah dalam tataran praktis.
Ia mencontohkan masalah definisi kepentingan umum yang menurutnya memiliki celah. Dalam RUU itu, kata Berry, memang ditegaskan bentuk-bentuk kepentingan umum di mana tanah masyarakat dapat diambil pemerintah.
Namun, ada ayat yang menyatakan pemerintah dapat menentukan bentuk lain kepentingan umum di luar batasan undang-undang. “Ini pasal karet, berisiko disalahgunakan dalam praktiknya,” tukasnya.
Berry mengkhawatirkan, pemerintah dapat menyalahgunakan dan dapat “dikalahkan” oleh kepentingan pemodal. Padahal, belum tentu kepentingan investasi pemilik modal itu memenuhi tujuan kepentingan umum.
Karena itu, Berry menegaskan sepakat dengan koalisi berbagai kelompok masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap RUU Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum.
“Permasalahan-permasalahan yang tadi saya sebutkan harus diselesaikan dulu. Jika belum selesai, saya yakin pembahasan RUU ini tidak layak untuk diteruskan,” tandasnya.
Pemerintah sendiri masih yakin RUU Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Umum sebagai jawaban persoalan pertanahan di Indonesia. Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan teknis. Beberapa waktu lalu, “Kini tengah disusun draf RPP sebagai aturan teknis RUU tersebut,” Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy Supriadi Priatna, akhir Februari lalu.
