Eksternalitas SEMA & Kepastian Hukum
Secara formal, SEMA berbeda dari peraturan perundang-undangan dan secara tradisional dipahami sebagai pedoman internal peradilan. Namun, kedudukan formal tidak dapat dilepaskan dari akibat nyata yang ditimbulkannya.
Apabila suatu SEMA menentukan apakah masyarakat dapat menggunakan upaya hukum, dampaknya bersifat eksternal karena langsung menyentuh kepentingan para pencari keadilan. Kondisi ini menimbulkan persoalan akuntabilitas: apabila suatu ketentuan membatasi hak masyarakat, harus tersedia dasar hukum dan mekanisme kontrol yang jelas.
Keseragaman praktik memang penting untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, kepastian hukum tidak cukup hanya dengan memastikan bahwa seluruh pengadilan melakukan hal yang sama. Harus pula jelas siapa yang berwenang membuat pembatasan, apa dasar hukumnya, apa ruang lingkupnya, siapa yang terdampak, kapan berlaku, dan bagaimana penerapannya dapat diuji.
Dengan demikian, kepastian bahwa suatu pintu upaya hukum ditutup harus berjalan bersama dengan kepastian mengenai siapa yang berwenang menutupnya dan berdasarkan aturan apa.
Perlindungan Terdakwa dan Bentuk Hukum
Larangan upaya hukum terhadap putusan bebas dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap terdakwa. Prinsip finalitas putusan penting agar seseorang yang telah dinyatakan bebas tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian akibat proses hukum yang tidak berkesudahan.
Namun, tujuan yang baik tidak dengan sendirinya membenarkan penggunaan instrumen yang tidak tepat. Pembatasan hak tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas, legitimasi yang kuat, transparan, dan dapat diuji. Dalam negara hukum, bukan hanya hasil yang harus benar, tetapi juga cara negara mencapai hasil tersebut.
Mengapa PERMA Lebih Tepat?
Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, termasuk aspek teknis hukum acara dalam ruang lingkup kewenangannya. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara.
