Apabila diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan hukum acara yang berdampak kepada para pihak, PERMA lebih tepat digunakan daripada SEMA karena karakter regulatifnya lebih jelas dan sistematis. Sementara itu, SEMA sebaiknya diarahkan pada pembinaan aparatur, administrasi perkara, pengawasan, penyeragaman teknis, koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan internal.
Pembagian tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan Mahkamah Agung, melainkan untuk memastikan setiap kewenangan dijalankan melalui instrumen yang sesuai.
Untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, pembagian fungsi antara undang-undang, PERMA, dan SEMA perlu diperjelas. Undang-undang menentukan hak dan kewajiban warga negara, termasuk ada atau tidaknya suatu upaya hukum. PERMA mengatur pelaksanaan hukum acara dalam kewenangan Mahkamah Agung. SEMA mengarahkan pelaksanaan internal, pembinaan, administrasi, dan penyeragaman kerja aparatur pengadilan.
Dengan konstruksi tersebut, SEMA tidak semestinya digunakan sebagai instrumen yang secara langsung menciptakan pembatasan terhadap hak publik (pencari keadilan, red) yang seharusnya ditentukan oleh undang-undang.
Penutup
SEMA 4/2026 perlu dilihat secara kritis, bukan untuk menolak tujuan penegakan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa tujuan tersebut dicapai melalui instrumen yang sesuai dengan batas kewenangan. Larangan kasasi terhadap putusan bebas telah memiliki dasar dalam KUHAP 2025, sehingga SEMA dapat berfungsi untuk menyeragamkan penerapannya.
Namun, ketika SEMA digunakan untuk menentukan secara langsung akses pencari keadilan terhadap upaya hukum, terutama pada wilayah yang masih membuka ruang penafsiran, persoalan kewenangan, dan bentuk hukum menjadi penting. SEMA tidak seharusnya berubah menjadi norma yang membatasi hak publik tanpa dasar undang-undang yang memadai.
Pada akhirnya, persoalan SEMA 4/2026 bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya banding dan kasasi terhadap putusan bebas, melainkan mengenai siapa yang berwenang membuka dan menutup pintu keadilan. Prinsip yang perlu dijaga adalah: SEMA jangan menjadi undang-undang kecil, PERMA jangan menjadi pengganti undang-undang, dan Mahkamah Agung tetap menjalankan kewenangannya dalam batas yang ditentukan hukum.
*) Nurul Ghufron, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















