SEMA 4/2026: Palang Pintu Akses Keadilan?
OPINI

SEMA 4/2026: Palang Pintu Akses Keadilan?

Persoalan SEMA 4/2026 bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya banding dan kasasi terhadap putusan bebas, melainkan mengenai siapa yang berwenang membuka dan menutup pintu keadilan. Prinsip yang perlu dijaga adalah: SEMA jangan menjadi undang-undang kecil, PERMA jangan menjadi pengganti undang-undang, dan Mahkamah Agung tetap menjalankan kewenangannya dalam batas yang ditentukan hukum.

•Bacaan 4 Menit
NG
Penulis Opini

Lahir pada 19 Agustus 2026, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 (SEMA 4/2026) bertujuan menyamakan pemahaman pengadilan mengenai upaya hukum terhadap putusan bebas dan lepas, serta permohonan banding dan kasasi yang tidak memenuhi syarat formal. Tujuan tersebut pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya menciptakan kepastian hukum dan keseragaman praktik peradilan.

Hukumonline
Hukumonline

Namun, persoalan muncul ketika instrumen yang secara karakter merupakan pedoman internal peradilan berdampak langsung terhadap akses masyarakat terhadap upaya hukum. Karena itu, yang perlu dikaji bukan hanya substansi larangan banding atau kasasi, tetapi juga dasar kewenangan dan bentuk hukum yang digunakan untuk membatasi akses tersebut.

Mahkamah Agung (MA) membutuhkan pedoman internal untuk menjaga keseragaman administrasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan teknis peradilan. Dalam batas tersebut, SEMA mempunyai fungsi penting.

Persoalannya berbeda apabila SEMA menentukan apakah suatu permohonan banding atau kasasi dapat diterima. Ketentuan demikian tidak lagi semata-mata mengatur tata kerja aparatur, tetapi berakibat langsung pada hak para pihak yang berperkara. Karena itu, perlu dibedakan antara norma yang ditetapkan undang-undang, penafsiran terhadap undang-undang, dan petunjuk internal mengenai pelaksanaannya.

Larangan Kasasi dan Persoalan Banding

Secara objektif, SEMA 4/2026 tidak lahir tanpa dasar hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menentukan bahwa kasasi tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas. Pasal 299 ayat (2) huruf a KUHAP 2025 memberikan dasar bagi larangan tersebut.

Karena itu, untuk perkara yang tunduk pada KUHAP baru, larangan kasasi terhadap putusan bebas dapat dipahami sebagai penegasan dan penyeragaman norma yang telah ditentukan undang-undang. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika SEMA juga menentukan mengenai (larangan, red) banding terhadap putusan bebas, sementara undang-undang tidak memberikan rumusan yang sama tegas.

Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat diajukan banding, kecuali undang-undang menentukan lain. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pengecualian terhadap banding pada prinsipnya harus bersumber dari undang-undang. Apabila pembatasan justru lahir dari interpretasi administratif yang diterapkan secara mengikat, maka perlu dipertanyakan apakah SEMA masih berada dalam fungsi administratif atau telah menciptakan pembatasan norma baru terhadap hak pihak yang berperkara.

Eksternalitas SEMA & Kepastian Hukum

Secara formal, SEMA berbeda dari peraturan perundang-undangan dan secara tradisional dipahami sebagai pedoman internal peradilan. Namun, kedudukan formal tidak dapat dilepaskan dari akibat nyata yang ditimbulkannya.

Apabila suatu SEMA menentukan apakah masyarakat dapat menggunakan upaya hukum, dampaknya bersifat eksternal karena langsung menyentuh kepentingan para pencari keadilan. Kondisi ini menimbulkan persoalan akuntabilitas: apabila suatu ketentuan membatasi hak masyarakat, harus tersedia dasar hukum dan mekanisme kontrol yang jelas.

Keseragaman praktik memang penting untuk menciptakan kepastian hukum. Namun, kepastian hukum tidak cukup hanya dengan memastikan bahwa seluruh pengadilan melakukan hal yang sama. Harus pula jelas siapa yang berwenang membuat pembatasan, apa dasar hukumnya, apa ruang lingkupnya, siapa yang terdampak, kapan berlaku, dan bagaimana penerapannya dapat diuji.

Dengan demikian, kepastian bahwa suatu pintu upaya hukum ditutup harus berjalan bersama dengan kepastian mengenai siapa yang berwenang menutupnya dan berdasarkan aturan apa.

Perlindungan Terdakwa dan Bentuk Hukum

Larangan upaya hukum terhadap putusan bebas dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap terdakwa. Prinsip finalitas putusan penting agar seseorang yang telah dinyatakan bebas tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian akibat proses hukum yang tidak berkesudahan.

Namun, tujuan yang baik tidak dengan sendirinya membenarkan penggunaan instrumen yang tidak tepat. Pembatasan hak tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas, legitimasi yang kuat, transparan, dan dapat diuji. Dalam negara hukum, bukan hanya hasil yang harus benar, tetapi juga cara negara mencapai hasil tersebut.

Mengapa PERMA Lebih Tepat?

Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan, termasuk aspek teknis hukum acara dalam ruang lingkup kewenangannya. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara.

Apabila diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan hukum acara yang berdampak kepada para pihak, PERMA lebih tepat digunakan daripada SEMA karena karakter regulatifnya lebih jelas dan sistematis. Sementara itu, SEMA sebaiknya diarahkan pada pembinaan aparatur, administrasi perkara, pengawasan, penyeragaman teknis, koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan internal.

Pembagian tersebut tidak dimaksudkan untuk melemahkan Mahkamah Agung, melainkan untuk memastikan setiap kewenangan dijalankan melalui instrumen yang sesuai.

Untuk mencegah tumpang tindih kewenangan, pembagian fungsi antara undang-undang, PERMA, dan SEMA perlu diperjelas. Undang-undang menentukan hak dan kewajiban warga negara, termasuk ada atau tidaknya suatu upaya hukum. PERMA mengatur pelaksanaan hukum acara dalam kewenangan Mahkamah Agung. SEMA mengarahkan pelaksanaan internal, pembinaan, administrasi, dan penyeragaman kerja aparatur pengadilan.

Dengan konstruksi tersebut, SEMA tidak semestinya digunakan sebagai instrumen yang secara langsung menciptakan pembatasan terhadap hak publik (pencari keadilan, red) yang seharusnya ditentukan oleh undang-undang.

Penutup

SEMA 4/2026 perlu dilihat secara kritis, bukan untuk menolak tujuan penegakan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa tujuan tersebut dicapai melalui instrumen yang sesuai dengan batas kewenangan. Larangan kasasi terhadap putusan bebas telah memiliki dasar dalam KUHAP 2025, sehingga SEMA dapat berfungsi untuk menyeragamkan penerapannya.

Namun, ketika SEMA digunakan untuk menentukan secara langsung akses pencari keadilan terhadap upaya hukum, terutama pada wilayah yang masih membuka ruang penafsiran, persoalan kewenangan, dan bentuk hukum menjadi penting. SEMA tidak seharusnya berubah menjadi norma yang membatasi hak publik tanpa dasar undang-undang yang memadai.

Pada akhirnya, persoalan SEMA 4/2026 bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya banding dan kasasi terhadap putusan bebas, melainkan mengenai siapa yang berwenang membuka dan menutup pintu keadilan. Prinsip yang perlu dijaga adalah: SEMA jangan menjadi undang-undang kecil, PERMA jangan menjadi pengganti undang-undang, dan Mahkamah Agung tetap menjalankan kewenangannya dalam batas yang ditentukan hukum.

 

*) Nurul Ghufron, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

semaputusan kasasiputusan hakimbebas
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info