Memasuki bulan kesembilan DPR periode 2014-2019 belum terlihat satu pun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dihasilkan. DPR terlihat lebih sibuk mengurus Pilkada dan dana aspirasi. Sementara pekerjaan rumah DPR dalam bidang legislasi terus kedodoran. Tak saja menjadi sorotan publik, anggota dewan mengakui hal serupa.
“Ya juga ada efek dari itu (dana aspirasi, red) juga. Itulah bagaimana kita sulit menghasilkan legislasi lebih baik,” ujar anggota Komisi II DPR, Syarif Abdullah Alkadrie, di Gedung DPR, Rabu (8/7).
Sepuluh fraksi mestinya mengendepankan tugas legislasi sebagai tanggungjawab DPR yang mesti dipikul bersama. Apalagi, RUU Prolegnas prioritas 2015 yang awalnya 37 menjadi 39. Hal itu pula menambah beban DPR dalam bidang legislasi. Ironis, di bulan ke sembilan mestinya sudah terdapat pembahasan siginifikan sebuah RUU oleh Panja atau Pansus.
“Itu yang kita inginkan, karena DPR tugasnya legislasi. Ke depan, mudah-mudahan tidak terjadi lagi,” katanya.
Sekretaris Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) itu berpandangan, seluruh fraksi di DPR selain sadar akan tanggungjawab dan kewajibannya, juga mengesampingkan kepentingan kelompok dan golongan. Ia menilai kinerja DPR di bidang legislasi semata untuk kepentingan rakyat banyak. Pengaturan dengan menjadi sebuah regulasi menjadi penting agar terciptanya suasana kondusif dalam bermasyarakat dan bernegara.
Anggota Komisi XI Nurdin Tampubolon mengakui minimnya kerja legislasi DPR hingga di bulan ke sembilan. Pasalnya, belum ada satu pun RUU yang dihasilkan. Semestinya jika DPR fokus pada kerja legislasi, setidaknya terdapat perkembangan signifikan pembahasan RUU.
“Memang agak sangat sedikit memprihatinkan. Harusnya lebih banyak,” katanya.
Dikatakan Nurdin, DPR efektif bekerja setelah APBNP disetujui. Ia optimis DPR akan mengejar ketertinggalannya dalam bidang legislasi setelah Agustus. Maklum, DPR kini sudah memasuki masa reses. Terlebih, kata Nurdin, sudah terdapat RUU yang diparipurnakan untuk disahkan menjadi inisiatif DPR. Atas dasar itulah ia mendorong komisi-komisi bekerja keras menyelesaikan RUU yang menjadi tanggungjawabnya untuk dibahas.
