Seorang terdakwa bernama Siti Aisyah (30) akhirnya harus menerima vonis pidana setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama yang sebelumnya melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum. Siti Aisyah merupakan terdakwa dalam perkara peredaran sediaan farmasi jenis kosmetik tanpa izin edar.
Dalam Putusan Kasasi Nomor 6787 K/Pid.Sus/2026, MA menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
MA menyatakan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama yang menyebut perbuatan terdakwa tidak memenuhi sifat melawan hukum materiil dan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat adalah tidak tepat dan harus dikesampingkan.
Baca Juga:
- Vonis Lepas Daniel Frits Praktik Baik Penerapan UU Anti SLAPP
- Pengadilan Tinggi Jakarta Perberat Hukuman Dua Hakim Vonis Lepas Migor
“Majelis Hakim Kasasi mengadili sendiri dan menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu,” ujar MA dalam laman resminya seperti dikutip Hukumonline, Senin (14/9).
Selanjutnya, Majelis Hakim Kasasi pada 15 Juli 2026 yang terdiri atas Prim Haryadi, Ainal Mardhiah, dan Noor Edi Yono, menjatuhkan pidana pengawasan terhadap terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam putusannya, Judex Juris menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan yang tidak perlu dijalani oleh terdakwa, dengan syarat terdakwa tidak melakukan tindak pidana selama menjalani masa pengawasan dalam waktu six/enam bulan.
