Sengketa Kepengurusan, PP INI Gugat Kemenkum ke PTUN
Utama

Sengketa Kepengurusan, PP INI Gugat Kemenkum ke PTUN

Gugatan diajukan soal pengesahan kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) versi Kongres Luar Biasa (KLB). Diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

CR 34
Bacaan 3 Menit
Kepengurusan INI di bawah kepemimpinan Tri Firdaus bersama Tim Kuasa Hukumnya menggelar konferensi pers , Kamis (16/1/2025) lalu. Foto: Istimewa
Kepengurusan INI di bawah kepemimpinan Tri Firdaus bersama Tim Kuasa Hukumnya menggelar konferensi pers , Kamis (16/1/2025) lalu. Foto: Istimewa

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) kubu Tri Firdaus resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000071.AH.01.08.TAHUN 2025 yang diterbitkan pada 16 Januari 2025. Gugatan dilakukan melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Sihalohoh & Co Law Firm.

Gugatan tersebut berkaitan dengan persetujuan perubahan kepengurusan PP-INI versi KLB. Hal tersebut diajukan karena ketidaksesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) INI. PP-INI kubu Tri Firdaus menilai hal tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Ketua Umum INI Hasil Kongres XXIV INI, Tri Firdaus Akbarsyah menyampaikan bahwa hasil Kongres XXIV INI yang diselenggarakan di Tangerang, Banten secara Internet Voting Nasional telah sah dan sesuai dengan AD/ART INI. Faktanya tidak ada anggota INI yang keberatan dengan hasil kongres tersebut, sehingga menurut ketentuan AD/ART INI hasil kongres telah sah, final, dan mengikat.

Baca juga:

“Apabila ada pihak-pihak yang keberatan seharusnya mengajukan sengketa hasil kongres ke Mahkamah Perkumpulan INI,” kata Tri Firdaus dalam pernyataannya Jumat (7/3/2025) lalu.

Tri Firdaus menilai seharusnya Kementerian Hukum (Kemenkum) menetapkan persetujuan perubahan kepengurusan Pengurus INI hasil Kongres XXIV. Namun, sampai kini persetujuan perubahan tersebut tidak pernah diproses. Masalah tersebut pun telah dibawa ke ranah hukum melalui PTUN dan sedang dalam proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

“Sangat disayangkan, ketika sengketa terkait pencatatan perubahan kepengurusan Pengurus INI masih dalam pemeriksaan di MA. Tiba-tiba Menteri Hukum menetapkan persetujuan perubahan kepengurusan Perkumpulan INI dengan cara yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info