Sengketa Kepengurusan, PP INI Gugat Kemenkum ke PTUN
Utama

Sengketa Kepengurusan, PP INI Gugat Kemenkum ke PTUN

Gugatan diajukan soal pengesahan kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI) versi Kongres Luar Biasa (KLB). Diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

CR 34
Bacaan 3 Menit
Kepengurusan INI di bawah kepemimpinan Tri Firdaus bersama Tim Kuasa Hukumnya menggelar konferensi pers , Kamis (16/1/2025) lalu. Foto: Istimewa
Kepengurusan INI di bawah kepemimpinan Tri Firdaus bersama Tim Kuasa Hukumnya menggelar konferensi pers , Kamis (16/1/2025) lalu. Foto: Istimewa

Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) kubu Tri Firdaus resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000071.AH.01.08.TAHUN 2025 yang diterbitkan pada 16 Januari 2025. Gugatan dilakukan melalui kuasa hukumnya dari Kantor Hukum Sihalohoh & Co Law Firm.

Gugatan tersebut berkaitan dengan persetujuan perubahan kepengurusan PP-INI versi KLB. Hal tersebut diajukan karena ketidaksesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) INI. PP-INI kubu Tri Firdaus menilai hal tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Ketua Umum INI Hasil Kongres XXIV INI, Tri Firdaus Akbarsyah menyampaikan bahwa hasil Kongres XXIV INI yang diselenggarakan di Tangerang, Banten secara Internet Voting Nasional telah sah dan sesuai dengan AD/ART INI. Faktanya tidak ada anggota INI yang keberatan dengan hasil kongres tersebut, sehingga menurut ketentuan AD/ART INI hasil kongres telah sah, final, dan mengikat.

Baca juga:

“Apabila ada pihak-pihak yang keberatan seharusnya mengajukan sengketa hasil kongres ke Mahkamah Perkumpulan INI,” kata Tri Firdaus dalam pernyataannya Jumat (7/3/2025) lalu.

Tri Firdaus menilai seharusnya Kementerian Hukum (Kemenkum) menetapkan persetujuan perubahan kepengurusan Pengurus INI hasil Kongres XXIV. Namun, sampai kini persetujuan perubahan tersebut tidak pernah diproses. Masalah tersebut pun telah dibawa ke ranah hukum melalui PTUN dan sedang dalam proses pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia.

“Sangat disayangkan, ketika sengketa terkait pencatatan perubahan kepengurusan Pengurus INI masih dalam pemeriksaan di MA. Tiba-tiba Menteri Hukum menetapkan persetujuan perubahan kepengurusan Perkumpulan INI dengan cara yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Kuasa Hukum PP-INI Janses E. Sihaloho mengungkapkan surat Keputusan Menteri Hukum merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan dan keberpihakan kepada hasil KLB yang dilakukan dengan melanggar AD/ART INI. Padahal sebelumnya, Kemenkum berpendirian tidak akan mengakui pengurus Ikatan Notaris Indonesia baik versi Kongres di Tangerang, Banten maupun hasil Kongres Luar Biasa di Bandung selama masih adanya sengketa.

“Seharusnya Menteri Hukum bersabar menunggu putusan MA sebelum mengambil Keputusan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk semua pihak,” ungkap Janses.

Sekretaris Umum INI Agung Iriantoro menambahkan bahwa sejak proses persiapan Kongres PP INI, selalu berkoordinasi dengan Kementerian Hukum termasuk mengenai tempat kongres, waktu kongres bahkan, sistem pemilihan. Oleh karena itu, dirinya tidak memahami sikap Kementerian Hukum yang tidak menerima pendaftaran kepengurusan PP-INI versi Kongres yang telah dilaksanakan sesuai AD/ART INI dan telah melalui koordinasi dengan Kementerian Hukum.

“Keputusan Kemenkum bukanlah dilakukan melalui pendekatan hukum, namun semata-mata akibat tekanan politik,” ungkap Agung.

Sebelumnya diketahui bahwa Kemenkum telah mengambil langkah tegas untuk mengakhiri polemik kepengurusan INI dengan memutuskan Irfan Ardiansyah sebagai Ketua Umum PP-INI periode 2023-2026. Keputusan tersebut diambil sebagai hasil akhir setelah melalui proses panjang dan mendalami aspek yuridis serta sosiologis.

Ketua Umum INI periode 2023-2026 Irfan Ardiansyah pun angkat bicara dalam polemik ini. Menurutnya, PP-INI hanya satu sesuai aturan yang telah ada. Tidak ada PP-INI selain yang tertera dalam SK Kemenkum. PP-INI yang dipimpinnya saat ini merupakan organisasi satu-satunya yang jelas memiliki legal standing terlepas dari masalah apapun.

“Organisasi manapun juga pasti punya hierarki dari Pusat sampai Kota/Kabupaten. Sudah pasti yang jelas mempunyai anggota itu, PP INI yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan tidak ada yang lain,” ungkap Irfan kepada Hukumonline, Sabtu (15/3/2025).

Dia menganggap bahwa putusan yang diberikan Kemenkum terhadap kepengurusan PP-INI tidak ada sama sekali tekanan politik. Mengingat sebelumnya dari kedua pihak yang bersengketa tersebut diajak bersilaturahmi, melakukan pertemuan, untuk bermusyawarah mengenai solusi dari permasalahan ini.

“Kita mulai pertemuan di Bali, di Kementerian Hukum. Hanya saja kalau saya bilang tim mereka (Tim Tri Firdaus) tidak konsisten dengan apa yang disepakati dan disampaikan dalam pertemuan-pertemuan tersebut,” jelasnya.

Dia pun menegaskan akan menjalankan PP-INI sesuai yang telah diamanahkan Kemenkum. Tidak lari dari konteks apapun dan akan terungkap jelas dalam putusan banding yang saat ini masih dalam tahap kasasi.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info