Capaian kinerja Mahkamah Agung (MA) di bidang penataan regulasi sepanjang 2023 berhasil menerbitkan sejumlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Setidaknya regulasi tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi hakim di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya dalam menjalankan fungsinya dalam penanganan perkara.
Ketua MA Prof Muhammad Syarifuddin mengatakan di bidang penataan regulasi dalam upaya melaksanakan fungsi mengatur sepanjang 2023, MA berhasil menerbitkan tiga regulasi dalam bentuk Perma. Pertama, PERMA No.1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
Perma itu terbit seiring dengan adanya beberapa perubahan peraturan perundangan mengenai lingkungan hidup di Indonesia. PERMA 1/2023 merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung (KMA) No. 36/ KMA/SK/II/2013 yang secara substansi sudah memerlukan penyesuaian dengan perundang- undangan Lingkungan Hidup yang baru.
“Salah satu yang diatur dalam Perma ini adalah ketentuan tentang Anti - Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP),” ujarnya dalam laporan tahunan Refleksi Kinerja MA Tahun 2023 secara daring, Jumat (29/12/2023).
Baca juga:
- MA 'Cetak' Rekor Terendah Sisa Perkara Sepanjang Sejarah
- Ketua MA: Tahun 2021, Akselarasi Perwujudan Peradilan Modern
Beleid tersebut menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat agar tidak dituntut secara pidana maupun diggat seccara perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal tersebut menjadi perhatian serius MA. Sebab persoalan lingkungan bukan hanya tentang kondisi saat ini, melainkan tentang kelangsungan generasi di masa mendatang.
“Setiap mahluk hidup memiliki hak untuk berada dan tinggal di lingkungan yang baik dan sehat, termasuk generasi setelah kita yang hidup di masa yang akan datang juga memiliki hak yang sama dengan kita saat ini,” katanya.
Suasana saat akan melangsungkan laporan refleksi kinerja MA tahun 2023 secara daring. Foto: Tangkapan layar zoom
Kedua, PERMA No.2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Pengadilan. Menurutnya Perma 2/2023 terbit sebagai aturan lanjutan dari Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
Dia menilai, perkembangan teknologi informasi di dunia peradilan menuntut perubahan hukum acara yang menggunakan sistem informasi pengadilan untuk mempermudah akses terhadap keadilan. Karena itulah Perma 2/2023 memuat ketentuan tentang keharusan pengajuan gugatan melalui sistem informasi pengadilan.
Selain itu, PERMA 2/2023 diterbitkan untuk mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam memeriksa sengketa pemberhentian pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Ketiga, PERMA No.3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase. Nah, Perma 3/2023 diterbitkan sebagai upaya untuk mengatur lebih lanjut ketentuan Bab III, Bab VI dan Bab VII dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam PERMA 3/2023 ditetapkan tentang tata cara penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, serta pemeriksaan permohonan pelaksanaan dan pembatalan Putusan Arbitrase.
Tiga SEMA
Selain dalam bentuk peraturan, pada tahun 2023 MA juga telah menerbitkan 3 regulasi dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Pertama, SEMA No.1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Aturan internal tersebut diterbitkan sebagai pedoman penyampaian pemanggilan dan pemberitahuan bagi para pihak.
Termasuk pihak ketiga yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik yang dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
Serta Keputusan KMA No. 363/ KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Begitupula PERMA No. 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan KMA No. 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.
Dalam rangka melaksanakan mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan putusan dengan menggunakan surat tercatat tersebut, MA telah menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan PT Pos Indonesia. Nah, sehingga dengan menggunakan surat tercatat maka biaya panggilan bisa menjadi jauh lebih murah dan setiap pengiriman dapat ditracking secara real time dengan bantuan aplikasi milik PT Pos.
Kedua, SEMA No. 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan. SEMA tersebut diterbitkan untuk mengingatkan kembali para Hakim di tingkat pertama agar senantiasa mempedomani Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“SEMA ini menegaskan bahwa hakim dilarang mengabulkan permohonan ijin dan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan karena melanggar asas fundamental dalam UU Perkawinan,” katanya.
Ketiga, SEMA No.3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan. SEMA 3/2023 merupakan hasil rumusan kamar terbaru pada 2023 yang berisi tentang kesepakatan menyangkut permasalahan-permasalahan hukum baru. Serta revisi terhadap kesepakatan rapat pleno terdahulu berdasarkan kasus-kasus hukum terbaru dalam perkara yang ditangani MA dan badan peradilan di bawahnya.
“Serta solusi terhadap permasalahan yang ditemukan pada lingkungan kesekretariatan di MA,” pungkasnya.
