Serikat Pekerja Akan Somasi Jokowi
Berita

Serikat Pekerja Akan Somasi Jokowi

Bila menerbitkan izin penangguhan UMP 2013 bagi perusahaan yang tak patuh hukum.

ADY
Bacaan 2 Menit

Rusdi menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan memberi toleransi kepada pengusaha untuk mengajukan penangguhan UMP yang melanggar aturan. Serta rencana pemerintah untuk merevisi persyaratan yang ada dalam Kepmenakertrans Penangguhan UMP. Sikap yang sama menurut Rusdi juga dilontarkan serikat pekerja untuk perusahaan besar yang mengajukan penangguhan UMP.

Direktur Eksekutif Trade Union Rights Centre (TURC) Surya Chandra, mengatakan somasi yang akan dilayangkan kepada Jokowi ditujukan agar Gubernur DKI Jakarta itu tak menerbitkan izin penanguhan UMP yang mekanismenya menyalahi hukum. Pasalnya, selama ini Surya mengaku mendapat laporan dari serikat pekerja di DKI Jakarta yang mengatakan Kepala Disnakertrans DKI Jakarta menerbitkan aturan secara sepihak yang dirasa memberi kemudahan bagi pengusaha untuk mengajukan penangguhan UMP.

Misalnya, untuk perusahaan yang jumlah pekerjanya di bawah seribu orang, Kadisnakertrans DKI Jakarta dengan mudah menerima pengajuan itu. Padahal, Surya menandaskan, harus ada data hasil audit akuntan publik yang menyatakan bahwa perusahaan bersangkutan merugi selama dua tahun terakhir. “Ini pelanggaran hukum yang nyata,” tukasnya.

Selain itu Surya mengatakan surat somasi juga akan dilayangkan kepada Gubernur di daerah lain seperti Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Dia mencatat berbagai daerah itu merupakan kantong pekerja. Ketika somasi yang dilayangkan tak diindahkan, Surya mengatakan serikat pekerja akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menurut Surya, diharapkan langkah yang akan ditempuh serikat pekerja itu menimbulkan kesadaran bagi pemerintah bahwa kenaikan upah buruh tahun ini merupakan penyesuaian dari minimnya upah yang diterima pekerja selama ini. Pasalnya, tak jarang terdapat perusahaan yang menaikan upah pekerjanya mengacu pada upah minimum. Bahkan salah satu perusahaan otomotif terbesar asal Jepang, dalam menaikan skala upah pekerjanya mengacu kenaikan upah minimum.

Oleh karena itu, bagi Surya terobosan besar atas kenaikan upah minimum di tahun ini menjadi angin penyejuk bagi pekerja. Ironisnya, belum dirasakan dampak kenaikan upah itu oleh pekerja tapi sudah diganggu gugat dengan penangguhan upah minimum. Padahal, dengan meningkatnya upah pekerja, Surya yakin daya beli masyarakat akan meningkat. Seiring hal tersebut, maka produksi dan perekonomian pun meningkat.

Sebelumnya, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi DKI Jakarta, Hadi Broto, mengatakan Disnakertrans DKI Jakarta cukup ketat menyaring pengajuan penangguhan UMP yang dilakukan perusahaan. Dia mengaku terdapat pengusaha yang mengajukan penangguhan dengan cara kolektif atau cara lainnya yang menurutnya tak patuhi peraturan yang ada.

“Ada yang mengajukan penangguhan hanya melayangkan selembar kertas (surat permohonan penangguhan,-red),” kata dia kepada hukumonline awal bulan lalu di gedung Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta.

Namun yang jelas, Hadi menekankan Disnakertrans DKI Jakarta menjalankan tugasnya dengan mengacu peraturan perundang-undangan terkait penangguhan UMP yang berlaku. Salah satunya Kepmenakertrans Penangguhan UMP. Hadi menyebut ada lebih dari 40 perusahaan yang memenuhi persyaratan dan saat ini tinggal menunggu SK Gubernur.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info