Persidangan Seyam Reda (31 tahun) pada Kamis (2/1) juga terhitung cepat. Seusai mendengarkan dakwaan JPU, majelis hakim yang diketuai Effendi langsung memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti. Selanjutnya, persidangan ditunda hingga Kamis (9/1) untuk mendengarkan tuntuntan dari JPU.
Berdasarkan dakwaan JPU, Seyam Reda didakwa melanggar Pasal 50 UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Oleh JPU Soeharto, Seyam dipersalahkan telah menyalahgunakan visa turis yang dimilikinya untuk kepentingan peliputan (bisnis).
Kepentingan bisnis ini terlihat dari aktifitas Seyam Reda selama di Indonesia. Menurut JPU, ia telah melakukan kegiatan peliputan ke beberapa daerah konflik, seperti di Ambon, Poso dan Aceh. Selanjutnya, hasil liputan itu dijual ke perusahaan pemberitaan di Arab Saudi.
Meksi berkewarganegaraan Jerman, Seyam Reda yang berdomisili di Riyad, Arab Saudi, sudah sejak 31 Agustus 2002 mengontrak rumah di Jl. Margasatwa No. 52 Komplek PWR Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ia mengotrak rumah di Jl. Margasatwa itu selama 2 tahun. Padahal, ijin berkunjung ke Indonesia hanya 60 hari.
Mendirikan media
Seyam Reda, yang ditangkap pada Selasa 17 September 2002 oleh aparat intel Mabes Polri, sebelumnya ditunding terkait beberapa aksi kerusuhan di beberapa daerah. Ketika dilakukan penyidikan intensif, pihak penyidik menemukan berbagai foto-foto yang menggambarkan sejumlah peristiwa kerusuhan.
Namun, Seyam Reda menolak kalau aktifitasnya dikait-kaitkan dengan kerusuhan ataupun aksi-aksi terorisme. Ia mengaku bahwa aktifitasnya di Indonesia karena ia berencana ingin mendirikan media servis--semacam bank data--baik itu kamera maupun foto-foto.
Selain Seyam Reda, ada beberapa warga negara asing lain yang juga sedang diproses karena diduga terkait beberapa aksi teror di Indonesia. Abdul Wahid Kudungga, warga negara Belanda, ini saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif Mabes Polri. Namun, Kudungga yang sebelumnya ditahan Mabes Polri, kini hanya dikenakan wajib lapor.
Kudungga, menantu pimpinan DI/TII Kahar Muzakar, selama ini dituding terkait kasus teror di berbagai daerah di Indonesia dan jaringan Jamiah Islamiyah. Namun, pada pemeriksaan di Mabes Polri, Kundungga baru ditetapkan sebagai untuk kasus pemalsuan dokumen, yaitu KTP.
Kadungga pernah ditahan dan melarikan diri, karena menolak asas tunggal Pancasila. Semasa itu, ia adalah aktifis di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Untuk menghindar dari rezim Orba, Kadungga minta suaka politik ke Belanda. Pemerintah Belanda pun mengabulkan permohonannya.
Selain itu, Kudungga juga dituding ikut membantu pelarian Abu Bakar Ba'asyir--tersangka kasus pemboman malam natal--ke Malaysia pada 1985. Namun, perkembangan penyidikan Kundungga di Mabes Polri masih seputar pemalsuan dokumen, belum terkait kasus bom maupun kasus kerusuhan di berbagai daerah.
