Jaminan keselamatan menjadi salah satu substansi yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim. Wakil Dekan Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Sherlock Halmes Lekipiouw, menekankan 2 isu penting dalam RUU Jabatan Hakim. Yakni jaminan keamanan dan peningkatan pendidikan serta pelatihan bagi hakim.
“Keduanya itu harus dilihat melalui pendekatan konseptual dan kontekstual. Ini apakah norma hukum yang bermasalah, atau praktik terhadap norma hukumnya,” katanya dalam diskusi bertema Uji Konsep RUU Jabatan Hakim, Kamis (31/07/2025) lalu.
Aspek fasilitas jaminan keamanan hakim dan pendidikan serta pelatihan ini menurut Sherlock mengatakan hal ini berpotensi menjadi polemik. Apakah aspek itu menjadi aturan yang bersifat lex specialis atau tidak. Misalnya, kedua aspek tersebut telah diatur dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perlu kajian lebih lanjut tentang fasilitas yang perlu diberikan kepada hakim.
Sherlock mengingatkan secara faktual harus dilihat apakah pemenuhan hak-hak hakim sudah berjalan dengan baik. Beragam hak bagi hakim sudah diatur jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung (MA) sebagaimana beberapa kali diubah yang terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024.
Baca juga:
- RUU Jabatan Hakim, Jalan Mendongkrak Independensi dan Profesionalisme
- Badan Keahlian DPR Beberkan 4 Urgensi RUU Jabatan Hakim
- 5 Catatan untuk RUU Jabatan Hakim, Kewenangan KY Berpotensi Dipangkas
Hakim sebagaimana status jabatannya menurut Sherlock harus dilengkapi dengan beragam fasilitas dan jaminan keamanan. Tapi sebelum itu penting menjelaskan konstruksi perdebatan hukum status jabatan hakim dan hakim ad hoc.
“Perdebatan kami (tak sekedar,-red) hakim ad hoc atau bukan, tapi cara pengaturan dalam peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
