Kewenangan BI menjaga rupiah agar stabil terkendali diatur dalam Pasal 9 angka 5 UU P2SK yang mengubah Pasal 10 ayat (2) UU BI bahwasanya kebijakan moneter dengan kewenangan sebagai berikut:
a. mengelola suku bunga;
b. mengelola nilai tukar;
c. mengelola likuiditas;
d. mengelola lalu lintas devisa;
e. mengelola cadangan devisa negara; mengatur, mengawasi, dan mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing; dan
g. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter lainnya.
Menurut Lastra, pada The Fed (Bank Central Amerika Serikat) bahwa independensi bank sentral tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Independensi diberikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu stabilitas nilai tukar mata uang, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. BI memang memiliki kebebasan dalam memilih instrumen kebijakan moneter, seperti suku bunga, pengelolaan likuiditas, intervensi pasar valuta asing, dan pengelolaan cadangan devisa. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh undang-undang sebagai kewenangan teknis yang harus digunakan untuk mencapai stabilitas nilai tukar mata uang dan kepentingan ekonomi nasional.
Apabila melihat teori tersebut tentunya ada limitasi tanggung jawab terhadap pelemahan nilai tukar mata uang, karena kewenangan BI hanya secara teknis dalam kebijakan moneter untuk mempengaruhi mood belanja masyarakat (sisi permintaan). Pemerintah memiliki tanggung jawab struktural atas kondisi yang dapat menyebabkan rupiah merosot. Tanggung jawab tersebut muncul melalui kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi makro. Tanggung jawab fiskal ini berupa pengelolaan APBN, kebijakan subsidi, dan kebijakan dari penerimaan pajak. Untuk kebijakan makro ekonomi berupa: kebijakan menjaga inflasi, kebijakan ekspor-impor, kebijakan hasil ekspor sumber daya alam, kebijakan investasi, dan kebijakan sektor riil yang diharapkan melonggarkan kekakuan sisi suplai.
Pengelolaan kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi makro merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dan program-program yang akan dijalankan Pemerintah. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyatakan bahwa: ”Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada DPR.”
Masyarakat juga baik sebagai konsumen maupun pebisnis dalam kapasitasnya sebagai bagian dari ekosistem ekonomi Indonesia, memiliki tanggung jawab secara mikro ekonomi dalam menjaga stabilitas rupiah. Peran tersebut bukan dalam maksud untuk mengendalikan kurs rupiah, melainkan menjaga kepercayaan terhadap rupiah melalui penggunaan rupiah dalam transaksi domestik, tidak melakukan pembelian valuta asing secara spekulatif, dan tidak menciptakan kepanikan pasar yang dapat meningkatkan permintaan terhadap USD. Secara hukum, kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi pembayaran, penyelesaian kewajiban, dan transaksi keuangan lain di wilayah Indonesia. Stabilitas rupiah tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat dalam menggunakan rupiah sebagai alat transaksi dan simbol kedaulatan ekonomi Republik Indonesia.
Disahkannya RUU Perubahan atas UU P2SK oleh DPR pada 4 Juni 2026 mempertegas koordinasi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan DPR dalam mendukung sasaran pembangunan ekonomi. Namun, perubahan ini juga menimbulkan perdebatan karena dinilai berpotensi memengaruhi independensi dan ruang diskresi Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter. Pertanyaan besar kami, akankah rupiah makin stabil dan terkendali atau makin lemah terhadap USD dan inflasi, mari bersama kita amati!
*) Rafan Darodjat, S.S., S.H., M.H. dan Elpi Nazmuzzaman, S.E., M.Sc., keduanya adalah Dosen Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi-Bisnis Universitas Padjadjaran
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun
















