Hasil penghitungan suara pembentukkan Pansus terhadap kasus dana nonbudgeter Bulog
Fraksi | Setuju | Menolak | Abstain | Jumlah |
PDI-P | 5 | 3 | 92 | 100 |
Golkar | - | 110 | - | 110 |
PPP | 1 | 33 | 1 | 35 |
PKB | 19 | - | - | 19 |
Reformasi | 37 | - | - | 37 |
TNI/Polri | - | 36 | - | 36 |
PBB | - | 6 | 1 | 7 |
KKI | 8 | - | - | 8 |
PDU | 3 | 5 | - | 8 |
Total | 73 | 193 | 94 | 360 |
Sikap "banci" DPR
Berbeda dengan fraksi lainnya, mayoritas anggota Dewan dari Fraksi terbesar PDI-P justru menunjukkan sikap abstain. Padahal fraksi berkuasa ini diharapkan dapat bersikap tegas menentukan sikapnya, tetapi ternyata tidak. PDI-P lebih memilih bersikap "banci" dalam pengambilan keputusan tersebut.
Hanya ada tujuh anggota Fraksi PDI-P saja yang berani menunjukkan sikap tegasnya. Lima orang menyatakan setuju, yakni Indira, Meliono Soegondo, Haryanto Taslam, Julius Usman, dan Mochtar Buchori. Sementara tiga anggota lainnya menyatakan menolak, yakni Aberson Silaloho, Marah Simon dan Poltak Sitorus.
Menurut Ketua Fraksi PDI-P Roy BB Janis, sikap abstain tersebut merupakan keputusan partai. Sementara terhadap anggota Fraksi PDI-P yang menyatakan persetujuannya atas pembentukkan Pansus, Roy mengatakan bahwa hal itu akan diurus oleh DPP PDIP. Hal ini karena instruksi dari DPP memang adalah untuk abstain.
Sementara itu menurut Ketua FKB Ali Masykur Musa, keputusan penolakan Pansus Buloggate II itu telah menunjukkan bahwa DPR telah kehilangan jati dirinya. Pasalnya, publik akan semakin tidak percaya kepada DPR dalam hal memberantas KKN di negeri ini. "Oleh karena itu, saya memprediksikan, kemudian hari penilaian terhadap institusi DPR akan mengalami penurunan yang sangat tajam," cetus Ali.