Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masuk tahap pembicaraan tingkat pertama. Pemerintah dan DPR menyepakati sejumlah ketentuan antara lain RUU Perampasan Aset hanya menyasar 6 jenis tindak pidana. Disepakati Pasal 4 ayat (1) RUU berbunyi ‘Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi’.
Pasal 4 ayat (2) mengatur pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati dan tata cara pelaksanaannya berdasarkan UU yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Ayat berikutnya menyebut selain tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 4 ayat (1), perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap 6 jenis tindak pidana. Pertama, tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Kedua, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme. Ketiga, tindak pidana penyelundupan manusia. Keempat, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya. Kelima, tindak pidana perdagangan orang. Keenam, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.
Dalam penjelasan disebut yang dimaksud tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas. Antara lain tindak pidana perjudian daring, penipuan investasi, dan penipuan kripto.
Baca juga:
- Judul RUU Perampasan Aset Diubah, Mekanisme Perampasan Tanpa Putusan Pidana Jadi Perdebatan.
- 4 Risiko RUU Perampasan Aset, Ekonom UI Usulkan 3 Rumusan Norma
Ketua Panja RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) hanya mengatur perampasan aset untuk tindak pidana korupsi. Awalnya, Komisi III DPR memasukan beragam jenis tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset seperti pajak dan perbankan.
Tapi malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat karena khawatir beleid ini nantinya malah menyasar masyarakat sipil. Sehingga diputuskan lebih baik dikembalikan lagi hanya ditujukan untuk tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang punya karakter sama seperti penipuan. Jangan sampai tindak pidana yang disasar menjadi terlalu luas karena berpotensi memicu aparat penegak hukum melakukan penyalahgunaan.
















