Contoh-contoh nyata tersebut, jelas menunjukan bahwa ada yang salah dengan sistem hukum yang sudah kita bangun. Masyarakat menjadi semakin tidak percaya terhadap sistem hukum yang semestinya melindungi mereka.
Phillip Howard, Aktivis Hukum AS, pendiri Common Good, dalam pidatonya yang berjudul “How To Fix a Broken Legal System” mengatakan apabila terdapat kondisi dimana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, maka akan terjadi yang dinamakan “Universal Distrust Of The System”.
Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai “human institution” yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, harus segera dilakukan langkah-langkah untuk melakukan pengembalian kepercayaan atau “restore the trust”.
Saya sangat sependapat dengan Howard, karena rasa kepercayaan kepada suatu sistem hukum yang diciptakan oleh pemerintah akan menjadikan hukum itu menjadi alat kontrol yang paling efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat menaruh harapan besar pada sistem hukum.
Tindakan Pemerintah Mengatasi Krisis Kepercayaan Terhadap Hukum
Pemerintah, sebenarnya sudah menyadari betul akan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Kemudian sebagai solusi, mulailah dibentuk lembaga-lembaga “extra yudisial” seperti Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas Mafia Hukum), kemudian forum penegak hukum antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Nasional RI (Mahkumjakpol) untuk mulai menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum kita.
Dilihat dari faktanya, Satgas hanya bergerak kasus per kasus dan tidak memiliki kewenangan untuk eksekusi. Pembentukan Mahkumjakpol yang juga sudah pernah dilakukan pada era Presiden Soeharto. mengutip pendapat pakar hukum Luhut Pangaribuan, pembentukan forum penegak hukum hanya menunjukan bahwa hukum seolah-olah dapat dinegosiasikan. (Kompas 5 Mei 2010).
Solusi semacam itu tidak lebih hanya menempelkan “plester” pada luka yang diibaratkan sebagai ketikdapercayaan masyarakat. Tentunya, lukanya tidak akan pernah sembuh betul karena hanya “ditutupi”. Kita butuh lebih dari sekedar “penutup luka”, yang kita butuhkan adalah reformasi total sektor yudisial.
