Semakin jelas, apa yang selama ini hilang adalah kepercayaan terhadap sistem hukum kita sendiri yang masih jauh dari harapan masyarakat.
Bagaimana sekarang kita membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum? dan darimana kita harus mulai membangun ?
Membangun kepercayaan tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat dan tidak bisa dilakukan dengan sekedar ”menutupi luka”. 1000 tahun pun bisa tidak cukup kalau kita tidak mengerahkan seluruh daya upaya yang ada.
Segala bentuk mafia hukum harus diberantas dan birokrasi yang berbelit-belit dalam bidang hukum haruslah disederhanakan untuk menutup kemungkinan praktek-praktek yang korup. Komitmen penuh pemerintah dalam arti luas sangatlah dibutuhkan.
Kemudian aparat penegak hukum juga harus terlebih dahulu ditertibkan. Budaya korupsi yang sudah mendarah daging harus diberantas sejak dini melalui sistem pendidikan, perekrutan dan juga sistem remunerasi yang baik.
Fungsi-fungsi pengawasan terhadap penegak hukum memegang peranan penting. Komisi-komisi pengawasan seperti Komisi Yudisial untuk hakim, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk Polisi dan Komisi Kejaksaan haruslah diperkuat. Begitu juga dengan advokat, yang sampai sekarang masih sibuk bertengkar untuk urusan kekuasaannya masing-masing.
Langkah merevisi Undang-Undang kita yang masih bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, peninggalan kolonial dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat baru terasa bermanfaat apabila sudah ada kepercayaan dalam pembangunan sistem hukum.
