Dia membandingkan pejabat yang memiliki pengalaman panjang memimpin daerah (seperti 10 tahun) dengan pejabat yang tiba-tiba menduduki posisi strategis tanpa pengalaman memadai, yang menurutnya, akan menghasilkan kualitas kebijakan yang berbeda.
Hal ini, menurut Titi, dapat menjadi salah satu bentuk ide dalam membangun meritokrasi di partai politik. Di samping itu, perlu dipikirkan cara untuk menyederhanakan pemilu dan menguatkan mandat reformasi terkait otonomi daerah. Tujuannya agar isu-isu daerah, khususnya hubungan antara eksekutif dan legislatif daerah tetap terhubung dan tidak dikooptasi oleh agenda politik nasional jangka pendek, seperti yang disinyalir terjadi pada pemilu dan Pilkada 2024 lalu.
Reformasi Internal Parpol
Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, dalam kesempatan yang sama menyoroti soal reformasi internal partai politik. “Menurut saya, apapun sistemnya, kembali lagi kepada reformasi internal partai. Mau kita proporsional terbuka atau tertutup, pilih kader langsung atau tidak langsung, kalau kadernya busuk, ya busuk saja. Tapi kalau kadernya bagus, berlembaga, orang juga percaya,” ujarnya.
Dari kacamata Mantan Wali Kota Bogor itu, kelembagaan internal dari partai politik akan menjadi jawaban atas polemik yang ada. “Kalau pun misalnya, nanti di provinsi dipilih lewat DPRD, orang percaya begitu. Wah, ini kadernya sudah bagus-bagus nih kan. Inti kita adalah bagaimana caranya kita, ikhtiar kita ini, mengkondisikan supaya partai itu terbawa, harus untuk melakukan kelembagaan internal secara lebih serius,” tuturnya.
Bima Arya menilai, partai politik saat ini seolah-olah terjebak dalam 'kondisi mahal' yang dibuat sendiri. Oleh karena itu, solusi fundamentalnya adalah reformasi internal partai.
Ia kemudian memaparkan dikotomi dalam diskusi sistem politik, yaitu antara governability (kemampuan memerintah) di satu sisi, dan di sisi lain adalah accountability (akuntabilitas), transparansi, dan representasi.
“Di awal-awal reformasi, kita happy-nya di sini (memperluas partisipasi dan lain-lain). Tapi hari ini kita sadar, bahwa ini tidak ada artinya kalau government is not governing,” beber Bima.
