Pemilu serentak 2024 bukan hanya sebuah peristiwa politik lima tahunan, melainkan juga cermin yang memperlihatkan seluruh kelemahan mendasar dalam desain demokrasi elektoral Indonesia. Kompleksitas teknis, problem substansial pengaturan, dan beragam kontroversi yang mengiringi proses Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi catatan penting bahwa tata kelola pemilu kita masih jauh dari kualitas demokratis.

Pemilu dan Pilkada 2024 menunjukkan betapa rentannya sistem demokrasi ketika dihadapkan pada kombinasi agenda elektoral yang terlalu padat, regulasi yang tumpang tindih, serta penyelenggara pemilu yang kerap gagal menunjukkan profesionalitas dan independensinya. Semua itu memberi sinyal bahwa revisi atas Undang-Undang Pemilu merupakan agenda krusial dan mendesak dalam praktik demokrasi konstitusional Indonesia.
Revisi UU Pemilu saat ini tercatat sebagai RUU prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, usulan Baleg DPR. Serta prioritas Prolegnas 2026, usulan Komisi II DPR. Hal itu harus dimaknai sebagai upaya transformasi menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam aturan. Setiap ketentuan baru yang dirumuskan tidak boleh berhenti pada kompromi pragmatis, melainkan harus diarahkan untuk memperkuat integritas dan kualitas demokrasi.
Ada tiga pijakan utama yang seharusnya menjadi landasan dalam penyusunan RUU Pemilu. Pertama, harus dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua tantangan dan persoalan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Kedua, karena tidak ada lagi pembedaan rezim pemilu dan pilkada berdasarkan Putusan MK No.85/PUU-XX/2022 dan Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024, maka penyusunan UU Pemilu dan Pilkada seharusnya dilakukan dengan model kodifikasi dalam satu naskah. Materi muatannya mencakup pengaturan pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif (DPR, DPD, DPRD), pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penyelenggara pemilu.
Ketiga, RUU Pemilu harus mengakomodir sepenuhnya seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengoreksi atau merekonstruksi aturan elektoral baik untuk pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu kepala daerah. Khususnya, terkait lanskap dan rancang bangun pemilu Indonesia sebagai konsekuensi pemisahan pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah sebagaimana diputuskan MK dalam Putusan No.135/PUU-XXII/2024. Dengan mengintegrasikan pelajaran praktis dan koreksi konstitusional, maka revisi UU Pemilu akan memiliki legitimasi hukum yang kokoh sekaligus relevansi politik yang nyata.
Enam Agenda
Demi terwujudnya UU Pemilu yang berkualitas dan demokratis, setidaknya ada enam substansi yang harus menjadi agenda prioritas untuk dirumuskan secara serius dan menyeluruh oleh pembentuk undang-undang. Rumusan agenda tersebut merupakan hasil evaluasi atas penyelenggaraan pemilu dan pilkada terdahulu, serta rangkuman usulan dari sejumlah pihak. Misalnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu maupun sumbangan pemikiran dari akademisi dan peneliti yang peduli reformasi elektoral di Indonesia.
Agenda prioritas dimaksud meliputi, pertama, rekonstruksi sistem pemilu dan variabel teknisnya. Hal itu mengingat sistem proporsional daftar terbuka yang digunakan saat ini terbukti gagal menekan praktik politik uang dan belum optimal dalam menghadirkan representasi yang berkualitas. Banyak penelitian dan pengalaman empiris menunjukkan bahwa sistem ini membuka ruang luas bagi politik transaksional, memelihara oligarki partai, dan mengurangi akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Dalam konteks ini, sistem campuran atau mixed system layak dipertimbangkan sebagai jalan tengah. Dengan menggabungkan keunggulan sistem proporsional dan sistem distrik, kita dapat menjaga proporsionalitas representasi sekaligus menghadirkan kedekatan wakil rakyat dengan pemilihnya.

















