Agenda Prioritas Revisi UU Pemilu
OPINI

Agenda Prioritas Revisi UU Pemilu

Jika pembentuk undang-undang gagal memanfaatkan momentum revisi UU Pemilu saat ini, maka Pemilu 2029 hanya akan mengulang problem-problem lama dengan biaya politik yang semakin mahal. Tetapi jika berhasil menjadikan revisi UU Pemilu sebagai lompatan fundamental, maka Indonesia akan punya harapan untuk bisa menata demokrasi Indonesia yang lebih stabil, representatif, dan berintegritas.

•Bacaan 6 Menit
TA
Penulis Opini

Selain itu, variabel sistem pemilu berupa pembentukan daerah pemilihan (dapil) harus dilakukan dengan data kependudukan yang akurat, berlandaskan prinsip keadilan, dan bebas dari manipulasi politik. Penataan dapil yang adil adalah prasyarat agar setiap suara warga benar-benar memiliki bobot yang setara. Tak kalah penting, revisi ini harus mengakomodasi kursi khusus bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Jutaan WNI yang tersebar di berbagai belahan dunia berkontribusi besar terhadap bangsa ini, tetapi hak representasi mereka kerap diabaikan. Menghadirkan alokasi kursi untuk diaspora adalah bentuk keadilan elektoral yang mendesak untuk diwujudkan.

Kedua, demokratisasi partai politik tidak bisa lagi ditawar. Partai politik adalah pintu utama bagi rekrutmen pejabat publik. Buruknya kualitas partai akan langsung berdampak pada kualitas pejabat yang duduk di legislatif maupun eksekutif. Karena itu, proses pencalonan legislatif dan eksekutif harus dibangun secara terbuka, partisipatif, dan berbasis meritokrasi. Persyaratan sebagai anggota partai politik minimal tiga tahun bagi calon anggota DPR dan DPRD adalah instrumen penting untuk memastikan komitmen dan pemahaman ideologi partai.

Selain itu, kewajiban afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen harus benar-benar diperkuat, bukan sekadar formalitas. Selain penempatan minimal satu perempuan di antara tiga calon anggota DPR/DPRD, memastikan perempuan ditempatkan pada nomor urut satu di paling sedikit 30 persen dapil adalah langkah konkret untuk memastikan kebijakan afirmasi benar-benar efektif membuka jalan keterpilihan bagi perempuan. Transparansi rekam jejak calon dan audit independen terhadap keuangan partai politik juga harus diwajibkan agar publik memiliki dasar yang jelas dalam menilai kualitas partai dan kandidat, sekaligus mencegah praktik korupsi politik yang kian mengakar.

Ketiga, revisi UU Pemilu harus memperluas inklusi politik. Selama ini, persyaratan administratif untuk partai politik peserta pemilu seringkali terlalu rumit dan berbiaya tinggi. Padahal, beban administratif tidak selalu berbanding lurus dengan akuntabilitas. Fokus revisi seharusnya dialihkan pada transparansi dan akuntabilitas keuangan partai, bukan sekadar formalitas administratif. Isu ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dikaji ulang secara serius.

Selama ini, ambang batas justru mengakibatkan jutaan suara rakyat terbuang percuma, bertentangan dengan esensi sistem proporsional yang seharusnya menghargai setiap suara dan menjaga proporsionalitas kursi dengan persentase perolehan suara. Dalam hal ini, penyederhanaan sistem kepartaian tetap bisa dicapai melalui mekanisme ambang batas pembentukan fraksi, sebagaimana yang berlaku di DPRD. Dengan begitu, sistem tetap efisien tanpa mengorbankan prinsip representasi rakyat.

Keempat, perlu ada konsistensi dalam aturan pencalonan, khususnya untuk pemilu presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adalah paradoks ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 meniadakan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi tetap mempertahankan ambang batas pencalonan kepala daerah. Ketidakkonsistenan itu melanggar prinsip konstitusional yang seharusnya berlaku setara.

Ambang batas pencalonan kepala daerah sudah semestinya dihapus agar setiap partai peserta pemilu DPRD memiliki hak yang sama untuk mencalonkan. Konsekuensinya, keberadaan calon tunggal harus dinyatakan inkonstitusional karena akses pencalonan telah diberikan kepada semua partai politik peserta pemilu DPRD. Sebaliknya, untuk mencegah praktik borong partai oleh satu kandidat atau kekuatan politik tertentu, perlu diberlakukan ambang batas maksimal pencalonan, misalnya 40–50 persen. Aturan ini akan mencegah dominasi tunggal dan memastikan kompetisi tetap sehat sehingga publik memiliki lebih banyak pilihan politik.

pemilu 2024pemilupilkadamahkamah konstitusi
Titi Anggraini
Titi Anggraini

Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info