Jika pembentuk undang-undang gagal memanfaatkan momentum revisi UU Pemilu saat ini, maka Pemilu 2029 hanya akan mengulang problem-problem lama dengan biaya politik yang semakin mahal. Tetapi jika berhasil menjadikan revisi UU Pemilu sebagai lompatan fundamental, maka Indonesia akan punya harapan untuk bisa menata demokrasi Indonesia yang lebih stabil, representatif, dan berintegritas.
Mari kita pantau dan awasi bersama!
*) Titi Anggraini, Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

















