Kelima, reformasi penyelenggara pemilu. Kualitas pemilu pada akhirnya ditentukan oleh integritas dan profesionalitas lembaga penyelenggara. Proses seleksi KPU dan Bawaslu yang selama ini kental nuansa politik harus direkonstruksi. DPR seharusnya hanya memiliki fungsi konfirmasi terhadap hasil seleksi yang dilakukan tim independen dan profesional, bukan mengendalikan proses melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang sarat politisasi. Mekanisme ini akan memastikan penyelenggara yang terpilih adalah figur terbaik dengan rekam jejak yang kredibel.
Di samping itu, afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen di seluruh tingkatan penyelenggara harus diwajibkan untuk dipenuhi, sehingga gender balance bisa terwujud dalam proses pengambilan keputusan di lembaga penyelenggara pemilu. Tidak kalah penting, mantan penyelenggara harus dikenai masa jeda lima tahun sebelum dapat terlibat dalam partai politik atau mencalonkan diri di pemilu, guna menjaga independensi institusi dari konflik kepentingan.
Keenam, penyelenggaraan tahapan pemilu harus dibuat lebih sederhana, efektif, efisien, dan akuntabel. Selama ini, tahapan yang berlangsung lebih dari dua tahun membebani penyelenggara dan peserta. Idealnya, durasi tahapan pemilu tidak boleh lebih dari satu tahun, sehingga konsentrasi aktor pemilu lebih fokus dan efektif. Pemanfaatan teknologi berbasis open data harus menjadi prinsip utama agar publik dapat mengawasi seluruh tahapan secara transparan.
Rekapitulasi elektronik secara real-time sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk diformalisasi sebagai prosedur resmi dalam tabulasi suara. Bukan lagi wacana yang tak digawangi serius oleh para pihak, khususnya penyelenggara pemilu. Langkah ini akan memperkuat integritas hasil pemilu dan mencegah manipulasi. Selain itu, sanksi diskualifikasi tegas harus diterapkan bagi peserta yang tidak jujur dalam laporan dana kampanye, karena transparansi keuangan adalah pilar utama bagi pemilu yang bersih dan antikorupsi.
Usulan Pemerintah
Pada akhirnya, di balik semua agenda normatif tersebut, ada satu tantangan besar yang tidak boleh diabaikan yakni kuatnya kepentingan politik praktis di DPR. Pengalaman menunjukkan bahwa pembahasan RUU Pemilu hampir selalu molor akibat tersandera oleh tarik-menarik kepentingan fraksi. Perbedaan pandangan terkait desain sistem pemilu sering membuat proses legislasi berlarut-larut. Apalagi karena RUU Pemilu ini menjadi usulan DPR, maka setelah draf usulan DPR rampung, masih ada tahap pembahasan bersama Pemerintah yang kerap kali tidak mudah.
Karena itu, strategi yang lebih realistis dan efektif adalah mendorong Pemerintah untuk menjadi pengusul RUU Pemilu. Dengan kewenangan dan kapasitas birokrasi yang dimiliki, Pemerintah bisa lebih cepat menyiapkan naskah akademik dan rancangan RUU, sehingga proses pembahasan dengan DPR dapat dimulai lebih awal. Melalui cara ini, revisi UU Pemilu lebih punya harapan untuk dapat terealisasi sesuai tenggat waktu dan menghindari terjebak dalam tarik-ulur politik yang melelahkan.
Revisi UU Pemilu adalah ujian serius bagi kredibilitas demokrasi Indonesia. Apakah pembentuk undang-undang akan memilih jalan aman dengan tambal sulam pragmatis, atau berani mengambil langkah bersejarah dengan rekonstruksi menyeluruh. Pilihan yang akan menentukan kualitas demokrasi Indonesia dalam jangka panjang.

















