"Komisi VII hanya bisa melihat kapasitas saja. Secara kapasitas cukup, sedangkan jejak rekam lebih bersifat akademik daripada lapangan. Soal integritas silakan tanya pemerintah, dalam hal ini Tim Penilai," katanya.
Saat ini, menurut Bambang, semua pihak akan menunggu proses pengembangan kasus yang tengah ditangani KPK. Namun, Bambang mengingatkan harus ada pemisahan antara penyelesaian masalah individu dan institusi.
"Tentu kita semua sebagi warga negara taat dan patuh terhadap hukum. Kita tunggu saja proses yang ada di KPK," pungkasnya.
Kepentingan nasional harus diselamatkan dan tak boleh terpengaruh oleh proses hukum yang dijalani Kepala SKK Migas. Menurut Bambang, organisasi SKK Migas harus segera dikonsolidir. Sebab pemerintah punya peran sentral dalam hal ini.
Mengingat Presiden biasanya butuh waktu lama untuk mengambil keputusan terkait jabatan strategis tersebut. Bambang menyarankan untuk sementara, Wakil Kepala SKK bisa menjalankan tugas sebagai Kepala SKK sampai kemudian Presiden menetapkan pejabat definitif.
