Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sekaligus Anggota Forum Kajian dan Diskusi Peradilan (FKDP), Hanry Adityo, berpandangan pemanfaatan kecerdasan buatan/ artificial intelligence (AI) di lingkungan peradilan Indonesia saat ini diarahkan untuk mengatasi lambatnya proses administrasi dan penumpukan perkara.
Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan Decision Support System (DSS) Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya diperkenalkan Ketua MA periode 2017-2022, Prof Muhammad Syarifuddin. DSS dirancang untuk membantu menjaga konsistensi putusan antar hakim agar disparitas putusan dapat diminimalisasi.
Selain DSS, MA mengembangkan aplikasi Smart Majelis. Yakni sistem robotika berbasis AI yang digunakan untuk memilih majelis hakim secara otomatis. Pemilihan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Seperti pengalaman, kompetensi, konflik kepentingan, rasio beban kerja, serta jenis perkara yang akan diperiksa.
“Smart Majelis didesain untuk mengurangi intervensi manusia dan meminimalisasi potensi praktik koruptif dalam penunjukan majelis hakim,” ujar Hanry dalam Seremoni Anugerah Dosen Hukum Favorit 2025, Rabu (21/1/2026).
Baca juga:
- AI Masuk Dunia Hukum, Nurani Hakim Tetap Jadi Penentu Putusan
- Pentingnya Etika dan Kepekaan Sosial dalam Profesi Hukum di Era AI
- Prof. Sinta Dewi: AI Alat Bantu, Bukan Pengganti dalam Pendidikan Hukum
Ia menjelaskan, Smart Majelis merupakan sistem pendukung keputusan yang bekerja melalui beberapa metode. Antara lain Rule Base Filtering, Entropy, dan TOPSIS untuk menghasilkan rekomendasi majelis hakim yang paling sesuai.
Hanry memetakan pemanfaatan AI dalam peradilan ke dalam tiga ranah. Pertama, ranah administratif melalui sistem e-Court yang memindahkan proses pendaftaran dan alur perkara ke sistem digital. Kedua, ranah manajerial melalui Smart Majelis yang menentukan susunan majelis hakim.
