Komnas HAM ingin masalah pelanggaran HAM masa lalu cepat selesai. Walau kewenangan lembaganya terbatas, Anam menekankan Komnas HAM siap bertindak secepatnya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Salah satu upaya yang bisa dilaukan, Komnas HAM yaitu mendorong Kejaksaan Agung membentuk tim khusus yang diantaranya terdiri dari penyidik. Kemudian mengoptimalkan peran pengawasan sebagaimana amanat UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Mekanisme yang akan ditempuh dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat itu menurut Anam disesuaikan dengan karakter kasus yang ditangani. Ada perkara yang bisa diselesaikan melalui pengadilan HAM, tapi ada juga yang harus melalui mekanisme seperti Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). “Kami akan membuka semua peluang yang ada untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat,” urainya.
Menambahkan Anam, Munafrizal Manan, mengatakan Komnas HAM akan mencari terobosan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, tapi tetap sesuai UU yang ada dan tidak melampaui kewenangan. Komnas HAM akan membicarakan hal ini dengan pihak terkait seperti Presiden, Kejaksaan, dan Komisi III DPR.
Komisioner lainnya, Beka Ulung Hapsara, menguraikan setelah konsolidasi internal selesai, Komnas HAM akan berkoordinasi dengan Presiden, Kejaksaan Agung dan Kementerian terkait. Kemudian menyelesaikan catatan Kejaksaan Agung terhadap berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikerjakan Komnas HAM. “Tak kalah penting dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu dibutuhkan juga political will Presiden,” tukasnya.
