Perwakilan pihak manajemen dan pekerja dalam menyusun perjanjian kerja bersama (PKB) di sebuah perusahaan sangat penting. Pasalnya, isi yang tertuang dalam PKB adalah hasil kesepakatan antar kedua pihak tersebut. Namun, tak jarang terjadi perselisihan dalam membuat PKB. Misalnya, ada pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam membuat PKB. Itulah yang dialami Serikat Pekerja Bank Central Asia (SP BCA) Bersatu. Menurut kuasa hukum SP BCA Bersatu dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saepul Tavip, SP BCA Bersatu punya legalitas untuk dilibatkan dalam membuat PKB.
Tavip berpendapat hal itu selaras dengan putusan MK No. 115/PUU VII/2009 yang intinya menyatakan jika dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu SP maka jumlah SP yang berhak mewakili untuk berunding PKB maksimal tiga SP. Atau gabungan SP yang jumlah anggotanya minimal 10 persen dari seluruh pekerja yang ada dalam perusahaan. Atas dasar itu Tavip mengatakan SP BCA Bersatu layak dilibatkan menyusun PKB.
Tavip menduga manajemen BCA tidak mempedulikan keberadaan dan legalitas SP yang anggotanya berjumlah 2.350 pekerja itu. Hal itu terbukti dari proses perundingan PKB PT BCA tahun 2012-2014 dimana manajemen hanya melibatkan satu SP yang ada di BCA. Sedangkan SP BCA Bersatu tidak dilibatkan.
Padahal, Tavip menandaskan, SP BCA Bersatu telah melakukan verifikasi yang digelar secara internal di perusahaan, antara manajemen dan enam serikat pekerja. Verifikasi itu dilakukan pada tanggal 16-20 Januari 2012 di Bogor. Hasil verifikasi itu SP BCA Bersatu dinyatakan sebagai SP yang mewakili pekerja untuk berunding PKB.
Namun ketika SP BCA Bersatu melayangkan surat kepada manajemen untuk berunding PKB, Tavip menyebut tidak ada jawaban yang memuaskan. “SP BCA Bersatu telah dua kali berkirim surat kepada manajemen yang pada pokoknya mengajak berunding PKB,” katanya kepada hukumonline di gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, Senin (28/4).
Menyikapi hal tersebut SP BCA Bersatu mencatatakan perselisihan itu ke Disnakertrans DKI Jakarta untuk mediasi. Namun, Tavip mengatakan proses mediasi yang berjalan tidak menghasilkan solusi. Ujungnya, Disnakertrans Jakarta menerbitkan anjuran tertanggal 3 Juni 2013 yang intinya mengatakan SP BCA Bersatu punya hak dan legalitas berunding PKB. Sehingga manajemen dianjurkan untuk melakukan perundingan PKB dengan SP BCA Bersatu.
Walau anjuran sudah diterbitkan, namun manajemen tetap tidak menghiraukan. Akhirnya, PKB BCA tahun 2012-2014 disahkan tanpa melibatkan SP BCA Bersatu. Tavip menjelaskan, PKB yang didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada Mei 2012 itu dinilai tidak berkualitas. Sebab ada ketentuan yang kurang memperhatikan kesejahteraan pekerja.
Oleh karenanya dengan anjuran yang telah diterbitkan Disnakertrans Jakarta SP BCA Bersatu berupaya kembali mengajak manajemen untuk berunding PKB. Menurut Tavip perundingan itu dilakukan untuk memperbaiki ketentuan dalam PKB PT BCA tahun 2012-2014. Untuk itu SP BCA Bersatu melayangkan surat kepada manajemen untuk berunding PKB. Ironisnya, dua surat yang dilayangkan SP BCA Bersatu pada Juni dan Juli 2013 tidak ditanggapi.
Merasa tidak ditanggapi manajemen, Tavip menyebut SP BCA Bersatu mencatatkan kasus tersebut ke Kemenakertrans untuk mediasi. Mengingat dalam beberapa kali pertemuan mediasi tidak ada kesepakatan soal perubahan sejumlah pasal dalam PKB maka Kemenakertrans menerbitkan anjuran tertanggal 8 Januari 2014. Mengingat anjuran itu tidak sesuai harapan, maka SP BCA Bersatu menolaknya. Guna menuntaskan perselisihan itu SP BCA Bersatu melayangkan gugatan kepada manajemen ke PHI Jakarta.
Dalam gugatannya SP BCA Bersatu menuntut agar majelis yang diketuai Jan Manopo beranggotakan Junaedi dan Sweden Simarmata agar mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan SP BCA Bersatu punya legalitas merundingkan PKB. Kemudian majelis diminta membatalkan PKB PT BCA periode 2012-2014 dan mengubah sejumlah ketentuan PKB sesuai dengan usulan SP BCA Bersatu. Lalu majelis diminta menyatakan perubahan PKB PT BCA periode 2012-2014 berlaku surut terhitung sejak 28 Mei 2012 sampai 27 Mei 2014.
Terpisah, kuasa hukum manajemen BCA, Yanto Robert, mengakui perundingan antara SP BCA Bersatu dengan manajemen untuk membahas PKB tidak pernah dilakukan. Sebab, SP BCA Bersatu dinilai belum melakukan verifikasi anggotanya. Padahal, salah satu syarat yang harus dilakukan di sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari satu SP adalah verifikasi. Setelah itu baru SP dapat mengutus perwakilan guna membahas PKB bersama manajemen. “Mereka tidak sebagai pihak, tidak memenuhi syarat. Mereka tidak ada verifikasi tapi mengklaim anggotanya sekian,” urainya.
Tavip berpendapat hal itu selaras dengan putusan MK No. 115/PUU VII/2009 yang intinya menyatakan jika dalam satu perusahaan terdapat lebih dari satu SP maka jumlah SP yang berhak mewakili untuk berunding PKB maksimal tiga SP. Atau gabungan SP yang jumlah anggotanya minimal 10 persen dari seluruh pekerja yang ada dalam perusahaan. Atas dasar itu Tavip mengatakan SP BCA Bersatu layak dilibatkan menyusun PKB.
Tavip menduga manajemen BCA tidak mempedulikan keberadaan dan legalitas SP yang anggotanya berjumlah 2.350 pekerja itu. Hal itu terbukti dari proses perundingan PKB PT BCA tahun 2012-2014 dimana manajemen hanya melibatkan satu SP yang ada di BCA. Sedangkan SP BCA Bersatu tidak dilibatkan.
Padahal, Tavip menandaskan, SP BCA Bersatu telah melakukan verifikasi yang digelar secara internal di perusahaan, antara manajemen dan enam serikat pekerja. Verifikasi itu dilakukan pada tanggal 16-20 Januari 2012 di Bogor. Hasil verifikasi itu SP BCA Bersatu dinyatakan sebagai SP yang mewakili pekerja untuk berunding PKB.
Namun ketika SP BCA Bersatu melayangkan surat kepada manajemen untuk berunding PKB, Tavip menyebut tidak ada jawaban yang memuaskan. “SP BCA Bersatu telah dua kali berkirim surat kepada manajemen yang pada pokoknya mengajak berunding PKB,” katanya kepada hukumonline di gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta, Senin (28/4).
Menyikapi hal tersebut SP BCA Bersatu mencatatakan perselisihan itu ke Disnakertrans DKI Jakarta untuk mediasi. Namun, Tavip mengatakan proses mediasi yang berjalan tidak menghasilkan solusi. Ujungnya, Disnakertrans Jakarta menerbitkan anjuran tertanggal 3 Juni 2013 yang intinya mengatakan SP BCA Bersatu punya hak dan legalitas berunding PKB. Sehingga manajemen dianjurkan untuk melakukan perundingan PKB dengan SP BCA Bersatu.
Walau anjuran sudah diterbitkan, namun manajemen tetap tidak menghiraukan. Akhirnya, PKB BCA tahun 2012-2014 disahkan tanpa melibatkan SP BCA Bersatu. Tavip menjelaskan, PKB yang didaftarkan ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada Mei 2012 itu dinilai tidak berkualitas. Sebab ada ketentuan yang kurang memperhatikan kesejahteraan pekerja.
Oleh karenanya dengan anjuran yang telah diterbitkan Disnakertrans Jakarta SP BCA Bersatu berupaya kembali mengajak manajemen untuk berunding PKB. Menurut Tavip perundingan itu dilakukan untuk memperbaiki ketentuan dalam PKB PT BCA tahun 2012-2014. Untuk itu SP BCA Bersatu melayangkan surat kepada manajemen untuk berunding PKB. Ironisnya, dua surat yang dilayangkan SP BCA Bersatu pada Juni dan Juli 2013 tidak ditanggapi.
Merasa tidak ditanggapi manajemen, Tavip menyebut SP BCA Bersatu mencatatkan kasus tersebut ke Kemenakertrans untuk mediasi. Mengingat dalam beberapa kali pertemuan mediasi tidak ada kesepakatan soal perubahan sejumlah pasal dalam PKB maka Kemenakertrans menerbitkan anjuran tertanggal 8 Januari 2014. Mengingat anjuran itu tidak sesuai harapan, maka SP BCA Bersatu menolaknya. Guna menuntaskan perselisihan itu SP BCA Bersatu melayangkan gugatan kepada manajemen ke PHI Jakarta.
Dalam gugatannya SP BCA Bersatu menuntut agar majelis yang diketuai Jan Manopo beranggotakan Junaedi dan Sweden Simarmata agar mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan SP BCA Bersatu punya legalitas merundingkan PKB. Kemudian majelis diminta membatalkan PKB PT BCA periode 2012-2014 dan mengubah sejumlah ketentuan PKB sesuai dengan usulan SP BCA Bersatu. Lalu majelis diminta menyatakan perubahan PKB PT BCA periode 2012-2014 berlaku surut terhitung sejak 28 Mei 2012 sampai 27 Mei 2014.
Terpisah, kuasa hukum manajemen BCA, Yanto Robert, mengakui perundingan antara SP BCA Bersatu dengan manajemen untuk membahas PKB tidak pernah dilakukan. Sebab, SP BCA Bersatu dinilai belum melakukan verifikasi anggotanya. Padahal, salah satu syarat yang harus dilakukan di sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari satu SP adalah verifikasi. Setelah itu baru SP dapat mengutus perwakilan guna membahas PKB bersama manajemen. “Mereka tidak sebagai pihak, tidak memenuhi syarat. Mereka tidak ada verifikasi tapi mengklaim anggotanya sekian,” urainya.
