Di tengah ekonomi global yang semakin sulit diprediksi sebagai akibat lambatnya laju pertumbuhan ekonomi dan kondisi geo-politik saat ini menjadi tantangan terbesar bagi dunia usaha. Kemampuan beradaptasi dan menghadapi tekanan ekonomi menjadi modal berharga dalam menghadapi ketidakpastian iklim usaha di masa depan. Para pengusaha dan stakeholder tekait diharapkan bertindak dengan bijak dan segera mempersiapkan perusahaan dan organisasinya agar tidak tertinggal dan tetap relevan, jadi bukan sekedar “riding the wave”.
Alternatif kebijakan restrukturisasi perusahaan yang bisa dilakukan pengusaha menggunakan metode pemisahan atau spin-off. Pemisahan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas; strategi ekspansi dan diversifikasi segmen usaha; fokus pada pengembangan bisnis dan meningkatkan daya saing; akses pembiayaan yang lebih mudah; opsi investasi yang lebih bervariasi; dan untuk kepatuhan hukum sektor usaha tertentu.
Baca Juga:
Restorative Justice untuk Pemulihan Kerugian Kasus Lingkungan
Tantangan Mengharmonisasi Restorative Justice dalam Ius Constituendum Antar Penegak Hukum
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU PT) mendefinisikan pemisahan sebagai berikut:
“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 Perseroan atau lebih”.
Selanjutnya, UU PT mengatur pemisahan menjadi 2 kategori berikut dengan akibat hukumnya. Pertama, pemisahan murni yakni seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan. Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Dengan demikian, pemisahan murni mengakibatkan berdirinya 2 perseroan baru atau lebih.
Kedua, pemisahan tidak murni (spin-off) yakni sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan. Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Merujuk kepada Pasal 126 UU PT, pemisahan wajib memperhatikan hal-hal berikut ini:
a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan perseroan;
b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan; dan
c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
