Sejak berlakunya KUHAP baru pada 2 Januari 2026, aparat penegak hukum mengubah strategi penegakan hukum mereka. Perubahan ini juga diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut kerap menyatakan telah menerbitkan "Sprindik Umum" untuk menangani suatu perkara korupsi.
Istilah Sprindik Umum sebenarnya tidak dikenal di KPK pada era KUHAP lama. KPK baru menyesuaikan proses penindakannya demi mengakomodasi aturan hukum tersebut sejak KUHAP 2026 resmi diberlakukan.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan perbedaan antara Sprindik yang diteken sebelum dan sesudah berlakunya KUHAP baru. Pada aturan sebelumnya, Sprindik yang diterbitkan KPK dalam proses penyidikan sudah mencantumkan nama tersangka. Sebaliknya, di bawah payung hukum KUHAP baru, proses penyidikan awal dimulai tanpa langsung menetapkan tersangka.
Baca Juga:
- Masalah Penulisan ‘Dkk’ dalam Sprindik Pun Dipersoalkan
- Sahkah Sprindik Tak Memuat Aturan Hukum dan Ancaman Pidana?
"Ke depan, setelah tanggal 2 Januari 2026, Sprindik yang naik merupakan Sprindik Umum atau tanpa tersangka. Mengapa demikian? Karena hal itu berkaitan dengan ketentuan Pasal 90 dalam KUHAP baru," ujar Taufik dalam diskusi di acara Media Gathering, Rabu (20/5).
Pasal tersebut memuat norma baru mengenai penetapan tersangka yang tidak ada di dalam KUHAP lama. Pasal 90 KUHAP menyatakan bahwa penetapan tersangka termasuk dalam kategori upaya paksa yang dilakukan pada tahap penyidikan.
"KPK akan menerapkan strategi dengan menerbitkan Sprindik tanpa tersangka terlebih dahulu. Lalu, bagaimana proses penetapan tersangkanya? Penetapan baru dilakukan setelah proses penyidikan berjalan. Mekanisme ini akan terus berlaku ke depan, mulai tahun 2026 ini," terangnya.
