Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (FH Unsoed) kembali menyoroti isu krusial tata kelola masa depan melalui The 4th International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICOLGAS) 2026. Konferensi tingkat global ini diselenggarakan pada 14-16 September 2026 di Purwokerto. Rangkaian diskusi akademik tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan pemangku kepentingan lintas negara.
Tema utama pertemuan global ini adalah "Governing the Future Through Local Wisdom: Law, AI, and Community Environmental Resilience for the SDGs". Plt. Rektor Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Dr. Ali Rokhman, M.Si., menegaskan persoalan teknologi mutakhir dan keberlanjutan lingkungan kini tidak mengenal batas institusi maupun teritori negara. Karena itu, perguruan tinggi harus terus membuka ruang kolaborasi untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Dekan FH Unsoed, Prof. Dr. Riris Ardhanariswari, S.H., M.H., menyampaikan kemajuan teknologi kecerdasan buatan menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Ia menekankan posisi penting sistem tata hukum dalam menghubungkan inovasi teknologi modern dengan akar kearifan lokal.
Baca juga:
- Nathalie Prasetya Putri, Wisudawati Terbaik FH Unsoed Ingin Menjadi Hakim Berintegritas
- FH Unsoed Kukuhkan 5 Guru Besar dari Berbagai Bidang, Ini Profilnya
"Tantangan kita bukanlah memilih antara teknologi atau tradisi, melainkan bagaimana hukum dapat menghubungkan keduanya secara bertanggung jawab, adil, dan berkelanjutan," tegasnya.
Apakah Data Membutuhkan Perlindungan?
Pertanyaan mengenai kedudukan data dalam perspektif rezim hukum kepemilikan menjadi salah satu sorotan diskusi. Prof. Miyuki Tsuyuki dari Teikyo University Jepang mengajak peserta membedah kembali konsep dasar perlindungan dan kepemilikan tersebut. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem hukum Jepang saat ini, entitas data tidak diposisikan sebagai objek hak kepemilikan benda.
Konsep pengakuan kepemilikan atas benda dalam hukum perdata umumnya dikaitkan dengan eksistensi sesuatu yang bersifat berwujud. Objek benda fisik juga harus memiliki karakter mutlak non-personal dan dapat dikendalikan secara eksklusif oleh pemilik. Mengacu pada putusan pengadilan Bitcoin Case, Tokyo District Court pada 2015, data virtual seperti bitcoin tidak serta-merta menjadi objek hak kepemilikan.
