Status Keistimewaan Surakarta Kembali Dipersoalkan
Berita

Status Keistimewaan Surakarta Kembali Dipersoalkan

Tak ada mandat dari UU Pemda yang memerintahkan pencaplokan Surakarta sebagai bagian dari Jawa Tengah.

ASH
Bacaan 2 Menit

Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan frasa “dan Surakarta” dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah karena bertentangan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28C, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. “Keraton Surakarta sebagai budaya nasional yang harus dilestarikan dan termasuk peradaban dunia,” imbuhnya.     

Menanggapi permohonan, Ketua Panel Hakim, Arief Hidayat mengatakan inti dari permohonan ini mirip sekali dengan permohonan sebelumnya. “Hanya mungkin, pasal batu uji (UUD 1945) saja yang berbeda,” kata Arief.

Anggota Panel, Ahmad Fadlil Sumadi menilai jika pengujian undang-undang ini dikabulkan, akibatnya ada kevakuman dalam urusan pemerintahan, khususnya di Surakarta. “Ini Saudara belum menjelaskan dalam permohonan, padahal ini persoalan yang fundamental. Ini harus dipikirkan diperbaiki!” saran Fadlil.

Soal legal standing, disebutkan perorangan warga negara dan lembaga yang terkait dengan pelestarian budaya dan sejarah Keraton Surakarta. “Kapasitas Saudara harus dipastikan, apalah sebagai perorangan atau sebagai lembaga?”       

Sebelumnya, pengujian Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ini telah diajukan Gusti Raden Ayu Koes Isbandiyah (putri Susuhunan Paku Buwono XII) dan Kanjeng Pangeran Eddy S Wirabhumi (ahli waris dinasti Keraton Surakarta). Mereka menuntut agar Keraton Surakarta ditetapkan sebagai daerah istimewa, seperti halnya Yogyakarta.  

Soalnya, Penetapan Pemerintah No. 16/SD Tahun 1946 dan Surat Wakil Presiden Tahun 12 September 1949, dan UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah mengakui dan menetapkan status Surakarta dan Yogyakarta sebagai daerah istimewa. Untuk itu, pemohon meminta MK membatalkan frasa “dan Surakarta” dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah karena bertentangan dengan UUD 1945.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info