Di tengah ketidakjelasan strategi antikorupsi nasional (lihat AntiKorupsi Dikorupsi, tajuk Hukumonline 11 Januari 2025), belakangan ini masyarakat awam banyak dibingungkan oleh keputusan dan kebijakan simpang siur yang menyangkut beberapa perkara tindak pidana korupsi. Pertama, kasus Tom Lembong yang diputus bersalah dan dihukum penjara, tetapi kemudian menerima kebijakan abolisi dari Presiden. Kedua, kasus Ira Puspadewi dan kawan-kawan yang juga dinyatakan bersalah oleh dua hakim anggota, dengan dissenting opinion dari Hakim Ketua Sunoto, dihukum penjara, tetapi kemudian “dibebaskan” oleh Presiden melalui kebijakan rehabilitasi. Ketiga, melalui keputusannya baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan judicial review atas Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor) oleh sejumlah orang tertentu, tetapi malah kemudian merekomendasikan diubahnya UU Pemberantasan Tipikor karena Pasal 2 dan 3 dianggap bisa diartikan lain (multitafsir) oleh penegak hukum, sehingga tentu saja hal tersebut bisa meninbulkan penuntutan yang salah sasaran.
Kita menjadi harus melihat kembali bahwa memang perkara-perkara tersebut (perkara Tom Lembong dan perkara Ira dkk) seharusnya tidak menjadi perkara, tetapi dipaksakan menjadi perkara karena motif tertentu. Atau sederhananya, kasus-kasus kriminalisasi terhadap pejabat negara dan petinggi BUMN, terkait dengan kebijakan yang mereka lakukan yang seringkali melibatkan juga pengusaha swasta. Penegak hukum menggunakan pasal karet UU Pemberantasan Tipikor yaitu Pasal 2 dan 3, dengan tekanan pada kerugian atau potensi kerugian keuangan negara, atau kerugian terhadap perekonomian negara.
Tiga kasus yang menonjol adalah kasus Tom Lembong terkait dengan kebijakan yang diambilnya sewaktu menjabat sebagai Menteri Perdagangan, kasus-kasus Karen Agustiawan terkait dengan kebijakannya sewaktu menjabat sebagai Dirut Pertamina, dan kasus Ira Puspadewi dan kawan-kawan terkait dengan kebijakan mereka sewaktu menjabat sebagai Direksi ASDP. Daftar perkara kriminalisasi ini bisa panjang, dan kalau mau diambil yang sedang berjalan, dan menarik perhatian publik nasional maupun internasional mungkin adalah kasus Nadiem Makarim terkait dengan kebijakannya pada waktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Sebagian besar mereka dihukum oleh pengadilan, sebagian diberi pengampunan berupa abolisi (Tom Lembong) dan rehabilitasi (Ira Puspadewi). Dalam tajuk Hukumonline tersebut di atas, arah kebijakan yang hendak diambil oleh pemerintah adalah memberi pengampunan kepada koruptor bila mereka mengaku bersalah, meminta ampun dan mengembalikan hasil korupsinya. Arah atau rencana kebijakan tersebut ditujukan kepada mereka yang benar-benar korup, mencuri uang negara. Sedangkan dalam perkara kriminalisasi Tom Lembong dan Ira Puspadewi, jelas mereka tidak mencuri uang negara satu sen pun, bahkan kebijakan mereka sarat dengan tujuan negara untuk menghemat dan memperbaiki anggaran negara. Kalau kebijakan yang akan ditempuh adalah dengan jalan pengampunan dengan pengembalian uang yang dikorupsi, maka seharusnya pendekatan dan perlakuan terhadap mereka yang dikriminalisasi, mereka yang hanya melaksanakan kebijakan dengan itikad baik, dan nyatanya tidak mengkorupsi uang negara, harus jauh lebih ringan, bahkan harus dibebaskan dari tuntutan.
Karen, Nadiem, dan mungkin masih banyak yang lain masih menghadapi tuntutan yang bisa jadi salah arah dan sasaran. Sementara itu mungkin masih banyak lagi pejabat, petinggi BUMN dan kalangan swasta yang betul-betul korup dengan mencuri uang negara, merusak lingkungan, dan menggerus masa depan bangsa, tetapi dibiarkan bebas, karena mungkin merupakan bagian dari oligarki atau karena punya koneksi politik yang kuat.
Kriminalisasi tidak akan berakhir jika penegak hukum hanya membaca dan menerapkan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor secara literal tanpa memahami maksud pembuat UU yang ingin agar UU Pemberantasan Tipikor menjadi alat hukum ampuh dalam memberantas korupsi. Dalam setiap tindak pidana, unsur mens rea (niat jahat) harus selalu hadir. Tidak terkecuali tindak pidana korupsi. Harus ada niat jahat, dengan melawan hukum, untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain, yang sebagai akibatnya merugikan negara.
Namun fokus penegak hukum dalam perkara kriminalisasi adalah kerugian atau potensi kerugian keuangan negara, atau kerugian atau potensi kerugian perekonomian negara. Setelah mengira-ngira kerugian tersebut, dengan atau tanpa perhitungan yang sahih menurut undang-undang, mereka terkesan seperti mencari-cari perbuatannya, kemudian mencari pelakunya, dan memaksakan seakan kerugian tersebut disebabkan oleh pelaku tersebut dengan perbuatan tersebut.
