Sementara pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menginginkan kenaikan gaji pejabat negara demi mencegah korupsi. Dia menjelaskan pejabat tinggi dan hakim seharusnya memiliki pendapatan dan kualitas hidup yang terjamin seumur hidup. Prabowo menilai dalam mengatur kualitas hidup mestilah realistis bagi semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama pemegang anggaran besar.
”Kualitas hidup harus diperbaiki, contoh hakim apalagi hakim agung. Di negara maju, mereka semua sudah dijamin seumur hidup, dan dia hanya bisa berhenti apabila sakit, minta berhenti atau meninggal seperti di Amerika Serikat atau Inggris,” ujarnya.
Prabowo Subianto memaparkan gagasan strategi pemberantasan korupsi di Gedung KPK. Foto: RES
Pria yang masih menjabat Menteri Pertahanan itu menyoroti gaji pejabat tinggi di Indonesia cenderung lebih kecil dibanding direksi perusahaan swasta dan BUMN. Hal tersebut menimbulkan risiko korupsi. ”Jadi harus realistis tingkatkan gaji-gaji semua pejabat dan penyelenggara negara,” imbuhnya.
Bagi mantan Danjen Komando Pasukan Khusus (Kopasus) itu, korupsi berbahaya terhadap kesejahteraan masyarakat. Suatu negara dikatakan gagal karena tidak mampu memitigasi dan menghilangkan korupsi. Dia mendukung penguatan KPK ke depannya serta menanamkan nilai-nilai anti-korupsi melalui pendidikan.
Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyampaikan keteladanan pimpinan dan kepastian hukum sangat dibutuhkan dalam mencegah korupsi. Ganjar juga mengungkapkan digitalisasi transaksi menjadi kunci mitigasi korupsi. Sebab dengan sistem digitalisi keuangan dapat menghemat.
”E-budgeting, e-planning untuk transaparansi birokrasi jadi kewajiban. Tentu saja, transparansi anggaran, transaksi jelas asal usulnya mesti dikontrol dari pimpinan tertinggi. Dan itu dashboard yang dibutuhkan setiap hari oleh pemimpin untuk melihat dan memimpin pemberantasan korupsi,” katanya.
Ganjar Pranowo membeberkan ide pemberantasan korupsi di Gedung KPK. Foto: RES
Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mengatakan pentingnya independensi KPK secara kelembagaan, sehingga tidak ada intervensi dari pihak mana pun. Selain itu, KPK memiliki strategi dalam meningkatkan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dengan memperkuat sistem whistle blowing dari masyarakat yang terjamin kerahasiaannya.
Selain itu, Ganjar menilai perlunya pengesahan regulasi yang punya efek jera. Seperti penambahasan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana serta penegakan kode etik. Pengawasan kekayaan pejabat yang tidak sesuai profil dan meminimalisasi rangkap jabatan juga harus dilakukan.
”Jika cara tersebut tidak jera maka perlu memiskinkan koruptor. Saya kira Nusa Kambangan tempat terbaik untuk itu,” pungkasnya.
