Koalisi Minta Isu Keadilan Iklim Penting Dibahas dalam Debat Capres-Cawapres
Melek Pemilu 2024

Koalisi Minta Isu Keadilan Iklim Penting Dibahas dalam Debat Capres-Cawapres

Isu keadilan iklim tidak masuk dalam tema utama debat Capres-Cawapres keempat. Padahal dampak keadilan iklim dirasakan sampai ke masa depan.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Foto Ilustrasi: Istimewa
3 pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Foto Ilustrasi: Istimewa

Debat calon Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres) keempat rencananya akan kembali digelar KPU RI pada Minggu (21/1/2024). Kegiatan itu penting guna melihat sejauh mana cara pandang masing-masing pasangan calon terhadap sejumlah isu. Dalam debat keempat itu akan membahas isu seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, energi, sumber daya alam, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Koalisi masyarakat sipil yang membidangi isu lingkungan hidup menilai keadilan iklim luput dari isu yang diusung dalam debat tersebut. Manajer Kajian Hukum dan Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Satrio Manggala, mengatakan peran Capres-Cawapres terpilih sangat penting dalam mengambil kebijakan iklim ke depan. Koalisi menuntut agar isu keadilan iklim dibahas dalam debat Capres-Cawapres.

“Krisis iklim memperpanjang ketidakadilan yang sudah ada atau bahkan membentuk ketidakadilan baru melalui upaya mitigasi dan adaptasi yang tidak partisipatif, inklusif, serta berlandaskan solusi-solusi palsu,” kata Satrio Manggala saat dikonfirmasi, Rabu (17/1/2024).

Baca Juga:

Satrio mendesak komitmen Capres-Cawapres dalam debat tersebut terhadap aksi iklim yang partisipatif dan inklusif, bukan skema palsu mitigasi iklim. Dia mencatat selama ini solusi palsu yang ditawarkan terhadap iklim antara lain mengatasnamakan proyek mitigasi perubahan iklim seperti ekspansi tambang nikel yang membabat habis kawasan hutan.

Walhi mencatat pembukaan kawasan hutan untuk konsesi tambang nikel jumlahnya naik dari 700.000 hektar menjadi 1.000.000 hektar tahun 2023. Harusnya solusi yang dijalankan untuk mitigasi perubahan iklim berbasis pada kebutuhan rakyat, dilakukan secara partisipasi dan inklusif.

Ketidakadilan iklim diperparah minimnya regulasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan iklim agar menjadi arus utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan. Satrio melihat masih banyak peraturan yang tumpang-tindih dan belum menjadi jawaban terhadap kerusakan lingkungan, masih mengutamakan kegiatan padat karbon, dan minim dukungan terhadap adaptasi.

Tags:

Berita Terkait