Sesuai surat panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, mantan Kabareskrim Susno Duadji sejatinya memenuhi panggilan eksekusi, Selasa (19/3).
Namun, purnawirawan Polri ini bersikeras menolak eksekusi. Dia berkilah putusan kasasi tidak mencantumkan masa pidana yang harus dijalani.
Pengacara Susno Fredrich Yunadi dalam pesan singkatnya mengatakan, jaksa yang menandatangani surat panggilan tidak sah. Hal ini dikarenakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku di Kejaksaan, seorang Kasi Pidsus tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani surat panggilan eksekusi.
Terlebih lagi, dalam amar putusan MA tertanggal 22 November 2012, majelis kasasi hanya mencantum menolak permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa, serta membebankan biaya perkara Rp2500. “Tidak ada kalimat lainnya (menghukum Susno dengan pidana penjara),” kata Fredrich kepada hukumonline, Selasa (19/3).
Apabila memalsukan isi amar putusan MA, lanjut dia, jaksa dapat dikenakan Pasal 23 UU No.31 Tahun 1999 jo Pasal 421 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama enam tahun. Selain itu, jaksa dapat pula dijerat dengan Pasal 263 KUHP.
Tak hanya menolak dieksekusi. Fredrich mengungkapkan, Susno melaporkan jaksa ke Bareskrim pada 15 Maret 2013.
Plh Kepala Kejari Jakarta Selatan Amir Yanto tidak mau menanggapi soal pelaporan tersebut. “Itu hak mereka, tidak perlu kami komentari. Surat itu atas nama Kepala Kejaksaan dan tanda tangan Kasi Pidsus itu atas nama. Lagipula, eksekutornya kan jaksa. Jadi tidak ada masalah. Dari pihak kami sudah sah,” ujarnya.
